BEM FEB Unair Hearing dengan Komisi D DPRD Surabaya, Fokus Pantau Pemerataan Anggaran Pendidikan Bertajuk "Kawal APBD 2025"

Surabaya, KABARGRESS.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Komisi D DPRD Kota Surabaya antara Badan Eksekutif (BEM) Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Surabaya juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan jajarannya. Dalam rapat tersebut BEM FEB Unair yang membawa semangat “Kawal APBD 2025” menyampaikan bahwa pihaknya membawa beberapa temuan dan masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya baik dari eksekutif maupun legislatif, khususnya kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir mengatakan bahwa RDP ini sebagai tindak lanjut dari agenda seminar yang dilaksanakan oleh BEM FEB Unair bertajuk “Kawal APBD 2025” dengan tema “Kawal Anggaran Pendidikan”. Dari situlah muncul beberapa temuan dan masukan untuk pemerintah agar ada pemerataan segala aspek untuk anggaran pendidikan itu sendiri.

“Kami di Komisi D DPRD Surabaya sangat mengapresiasi program-program dari BEM FEB Unair ini. Memang kami di legislatif memiliki tiga fungsi diantaranya, anggaran, perda dan pengawasan. Nah, dalam pengawasan itu, kami bisa mengikutsertakan partisipasi aktif dari akademisi. Salah satunya dari BEM ini,” ujar dr. Akma, sapaan akrab dr. Akmarawita Kadir, kepada awak media, Senin (3/11/2025) sore di Jalan Yos Sudarso, Surabaya.

Dia menyampaikan bahwa presentasi yang dilakukan oleh BEM FEB Unair tadi sangat luar biasa. Mereka bisa mengumpulkan data terkait pemerataan pendidikan dari berbagai aspek. Apakah benar-benar sudah merata atau memang belum. Padahal, APBD Kota surabaya 2025 ini sebenarnya sudah cukup besar yakni sekitar 2.5 triliun. 

“Namun memang pemerataan yang dirasakan memang belum optimal yang perlu dioptimalkan kembali. Pertama terkait sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Meskipun peraturan Menteri Pendidikan bahwa semua sekolah harus menerima anak-anak inklusi, terutama yang disabilitas. Tapi kenyataannya, sarana dan prasarananya masih sedikit yang mendukung anak-anak tersebut. Hal ini menjadi satu konsekuensi bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk memperkuat fasilitasnya,” terang dr. Akma.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya ini menyarankan dari proses pendataan, bisa diketahui sekolah mana yang disabilitasnya sering muncul. Nah, itu fasilitasnya diprioritaskan.

“Terkait iuran atas nama komite, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa mereka terus berupaya mencari formasi yang baik. Selama ini ada banyak istilah, tarikan, iuran atau uang komite. Pada prinsipnya itu dibolehkan asal tidak memberatkan dan tidak memaksa. Harus ditekankan bahwa iuran ini sifatnya adalah gotong royong. Jangan sampai bagi orang tua yang gak mampu bayar akhirnya anaknya atau bahkan orang tuanya dibully. Hal ini menjadi tidak baik, khususnya di dunia pendidikan,” papar Dr. Akmarawita. 

Dirinya menegaskan bahwa sirkulasi dana tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan oleh komite. Harus ada laporan kepada para wali murid atau orang tua siswa. Terpenting dana tersebut tidak boleh dipegang oleh pihak sekolah.

Secara umum, seluruh Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh BEM FEB Unair. Para legislator ini sepakat ada gerakan bersama mengawal anggaran bahi Kota Pahlawan ini.  

“Karena memang sekecil apapun anggaran dari APBD memang harus kita pertanggungjawabkan dan kami sangat sepakat dengan adanya masukan-masukan dari BEM FEB Unair itu. Kami di dewan ini bisa lebih mendapatkan tambahan laporan-laporan dari masyarakat. Tidak hanya pada reses, tapi juga dari seminar karena mereka juga akademisi dan juga mereka mencari data-data yang kompleks sesuai realita di lapangan,” tutup dr. Akmarawita. (ZAK)