KEMISKINAN SIDOARJO TURUN JADI 4,38 PERSEN, TERENDAH DI JAWA TIMUR

SIDOARJO, KABARGRESS.COM – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2026 tercatat sebesar 4,38 persen, turun 0,02 poin dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 4,40 persen. Capaian ini menempatkan Sidoarjo sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur, sekaligus berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 9,06 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo Bagyo Trilaksono menyampaikan, jumlah penduduk miskin di Sidoarjo pada Maret 2026 mencapai 108.460 jiwa. Angka ini justru meningkat dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebanyak 107.570 jiwa, meskipun persentase kemiskinan mengalami penurunan.

“ Kondisi ini diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan persentase penduduk miskin,” kata Bagyo saat memaparkan data kemiskinan di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026).

Pada tingkat kabupaten di Jawa Timur, Sidoarjo berada di posisi terendah, disusul Kabupaten Banyuwangi, Tulungagung, Blitar, dan Pasuruan. Sementara pada perbandingan seluruh kabupaten/kota, Sidoarjo menempati urutan kelima dengan tingkat kemiskinan terendah setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang.

Bagyo menjelaskan, tren kemiskinan di Sidoarjo selama satu dekade terakhir menunjukkan penurunan. Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin mencapai 136.790 jiwa, sedangkan pada Maret 2026 turun menjadi 108.460 jiwa. Artinya, terdapat pengurangan sebanyak 28.330 jiwa selama sepuluh tahun.

Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan Sidoarjo pada Maret 2016 mencapai 6,39 persen. Angka itu berkurang 2,01 poin menjadi 4,38 persen pada Maret 2026. Meski menunjukkan kemajuan, kenaikan jumlah penduduk miskin dalam setahun terakhir menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, persoalan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan DPRD Sidoarjo, sehingga diperlukan sinergi eksekutif dan legislatif.

“Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” ujar Subandi.

Sejumlah intervensi akan terus didorong, antara lain bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui dukungan aparatur sipil negara (ASN) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), bantuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan, serta penyaluran sembako. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut sebagai salah satu upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Selain bantuan sosial, Subandi menyatakan akan membahas kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dan tenaga honorer bersama Sekretaris Daerah. Ia menyampaikan rencana kenaikan gaji PPPK paruh waktu pada tahun depan sebagai bagian dari perhatian terhadap kesejahteraan pegawai.

Pertimbangan tersebut turut dikaitkan dengan garis kemiskinan rumah tangga yang menurut data BPS mencapai Rp2.831.074 per bulan. Sementara itu, gaji PPPK paruh waktu saat ini masih berada di bawah angka tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan kesejahteraan pegawai, meskipun garis kemiskinan rumah tangga tidak dapat disamakan secara langsung dengan standar gaji individu.

Subandi juga akan mengkaji penguatan program sembako murah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Ia menegaskan, capaian penurunan persentase kemiskinan harus diikuti program yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan tidak hanya mempertahankan posisi sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur, tetapi juga memastikan jumlah penduduk miskin terus berkurang dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.(Ery)