Pansus DPRD Surabaya Dalami Indikasi Tanah Terlantar di Balas Klumprik

SURABAYA, KABARGRESS.COM – Panitia Khusus (Pansus) Tukar-Menukar Aset DPRD Kota Surabaya mendalami persoalan aset yang terindikasi terlantar di daerah Balas Klumprik, Senin (7/9/2026).

Ketua Pansus Tukar-Menukar Aset DPRD Kota Surabaya sekaligus Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Faris Abidin, mengatakan pembahasan kali ini lebih banyak menyoroti persoalan aset yang terindikasi terlantar.

Dalam pembahasan tersebut, Pansus menghadirkan Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., pakar hukum agraria/pertanahan dari Universitas Airlangga, BPKAD, serta pihak PT Bakti Tamara.

Faris mengatakan terdapat indikasi tanah terlantar pada aset yang berkaitan dengan PT Bakti Tamara di kawasan Balas Klumprik. Namun, persoalan tersebut masih berupa indikasi dan belum dapat disebut sebagai tanah terlantar.

“Ini kan indikasi tanah terlantar. Jadi belum kemudian kita menyatakan bahwa ini tanah terlantar,” kata Faris.

Menurut Faris, indikasi tersebut berasal dari pemantauan Kementerian ATR/BPN, termasuk melalui pemantauan menggunakan satelit. BPKAD telah melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait persoalan tersebut.

PT Bakti Tamara, lanjut Faris, juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait adanya indikasi tersebut untuk mencari solusi.

Faris mengatakan proses pembahasan di Pansus masih panjang. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait masih dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Ia mengatakan Pansus ingin seluruh persoalan yang berkaitan dengan aset tersebut dapat diselesaikan secara clean and clear, agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari.

“Yang penting kita selesaikan dulu persoalan-persoalannya. Jangan sampai nanti sudah selesai tukar-menukar, kemudian muncul masalah,” ujar Faris.

Faris menambahkan, pembahasan Pansus tidak mencakup seluruh persoalan tanah di Kota Surabaya, melainkan berkaitan dengan kasus tukar-menukar aset yang sedang dibahas.

Pansus masih melanjutkan proses koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait sebelum pembahasan tukar-menukar aset tersebut dilanjutkan. (ZAK)