SIDOARJO, KABARGRESS.COM — Ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada 2026 yang semakin terbatas menuntut birokrasi bekerja dengan hitungan yang lebih cermat. Di tengah efisiensi anggaran, Bupati Sidoarjo H Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah menghitung kembali potensi pendapatan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pesan itu disampaikan Subandi ketika mendatangi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, Selasa (1/9/2026). Pertemuan itu dihadiri pejabat dan ASN di lingkungan dinas tersebut serta sejumlah pejabat teras Pemkab Sidoarjo.
Subandi datang bersama Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Soerjadianto, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir, dan Kepala Bakesbangpol Fredik Suharto.
Bagi Subandi, efisiensi anggaran tidak dapat dijawab hanya dengan memangkas belanja. Pemerintah daerah perlu melihat kembali potensi penerimaan daerah, terutama dari perangkat daerah yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
"Saya minta seluruh stakeholders bersama-sama mengencangkan ikat pinggang agar segala yang menjadi tujuan pembangunan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan SDM pegawai," kata Subandi.
Sidoarjo menghadapi dinamika khas wilayah penyangga metropolitan. Berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi ikut meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur dan pelayanan publik.
Dalam situasi itu, sektor perizinan menjadi salah satu titik penting. Kelancaran pelayanan perizinan berhubungan dengan aktivitas masyarakat, investasi, pembangunan permukiman, serta kepastian proses administrasi.
Karena itu, Subandi meminta jajaran Dinas P2CKTR tidak berhenti pada rutinitas birokrasi. Setiap proses pelayanan perlu dievaluasi untuk menemukan titik yang masih lambat, berbelit, atau belum optimal.
"Kami akan senantiasa memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Kami mengimbau seluruh kepala dinas, pejabat, dan staf untuk mengoptimalkan pelayanan," ujar Subandi.
Kunjungan itu sekaligus menjadi monitoring dan evaluasi kinerja pejabat serta ASN Dinas P2CKTR. Forum itu menjadi ruang bagi pimpinan daerah untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi perangkat daerah sekaligus menyampaikan target pembenahan.
Dinas P2CKTR memiliki cakupan kerja yang luas. Urusannya meliputi sekretariat, tata ruang, tata bangunan, permukiman, UPTD PALD, perumahan, dan rusunawa.
Dengan cakupan itu, kualitas kerja dinas memiliki pengaruh langsung terhadap wajah pembangunan Sidoarjo. Tata ruang, perizinan, pembangunan permukiman, hingga penyediaan hunian berkaitan erat dengan kebutuhan warga yang terus berkembang.
Subandi meminta kekurangan yang masih ditemukan segera dibenahi. Koordinasi antarperangkat daerah juga perlu diperkuat agar persoalan pelayanan tidak berhenti pada sekat kewenangan birokrasi.
"Kami berharap pertemuan hari ini dapat segera mengatasi berbagai kekurangan yang masih ada. Selain itu, kami juga berharap kolaborasi dengan Asisten Administrasi Umum serta Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo dapat memperkuat sumber daya manusia para ASN," katanya.
Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M Bachruni Aryawan menyatakan kesiapan jajarannya menjalankan arahan tersebut. Dinas P2CKTR, menurut dia, terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Koordinasi dilakukan dalam setiap proses layanan. Jajaran dinas juga mengikuti perkembangan regulasi agar pelayanan tetap sesuai ketentuan sekaligus dapat diberikan secara lebih efektif.
"Dinas P2CKTR Sidoarjo berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami senantiasa berkoordinasi dalam setiap layanan yang diberikan serta aktif mempelajari regulasi-regulasi terbaru guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kami," kata Bachruni.
Plt Sekda Mohammad Ainur Rohman menambahkan, inovasi perlu menjadi bagian dari cara kerja OPD. Perubahan pola pelayanan dibutuhkan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat dan maksimal.
Dorongan inovasi itu sekaligus menjadi tantangan bagi birokrasi. Di tengah tuntutan efisiensi, setiap perangkat daerah dituntut mampu bekerja lebih efektif dengan sumber daya yang tersedia.
Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati juga memberikan masukan terkait penguatan pelayanan dan sumber daya aparatur.
Pertemuan di Dinas P2CKTR itu pada akhirnya memperlihatkan arah yang ingin dibangun Pemkab Sidoarjo: efisiensi anggaran berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan dan pembenahan pelayanan.
Ruang fiskal boleh menyempit. Namun, bagi pemerintah daerah, keterbatasan anggaran justru menuntut ketelitian lebih tinggi dalam menghitung potensi pendapatan, mengendalikan belanja, memperkuat aparatur, dan memastikan pelayanan publik tetap bergerak. (Ery)
Reviewed by KabarGress.com
on
September 01, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: