SIDOARJO, KABARGRESS.COM — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di kawasan Pantai Utara Jawa memperkuat komitmen pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Upaya itu diarahkan untuk menjaga kawasan pesisir sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya laut dan pesisir.
Komitmen bersama itu disampaikan dalam Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8/2026). Pertemuan menjadi ruang bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama dalam pengelolaan kawasan mangrove.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pengelolaan mangrove perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan masyarakat pesisir. Ekosistem mangrove memiliki fungsi ekologis sekaligus peluang ekonomi yang dapat dikembangkan melalui keterlibatan masyarakat. “Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Subandi.
Lima poin komitmen bersama disepakati dalam pertemuan itu. Poin pertama menekankan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah daerah mendorong pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, serta penguatan peran warga sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove.
Poin kedua berfokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove. Potensi silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah lokal didorong agar mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat pesisir.
Penguatan kelembagaan ekonomi lokal menjadi poin ketiga. Kelompok usaha, koperasi, BUM Desa, dan BUM Desa Bersama didorong memiliki kemampuan membangun kemitraan, mengakses pembiayaan, serta mengelola kegiatan usaha secara profesional. Penguatan kelembagaan dinilai penting agar manfaat ekonomi mangrove dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.
Poin keempat menyangkut sinergi lintas pihak. Pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dengan lembaga penelitian, dunia usaha, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya melalui dukungan kebijakan, riset, inovasi, teknologi, investasi, akses pasar, dan tanggung jawab sosial lingkungan.
Sementara poin kelima mengatur penyusunan serta pemantauan rencana aksi bersama. Pemerintah daerah perlu menetapkan wilayah prioritas, kelompok penerima manfaat, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi secara berkala. Langkah ini diperlukan agar program pemberdayaan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan manfaatnya dapat dipantau dari waktu ke waktu.
Bagi Sidoarjo, penguatan ekonomi berbasis mangrove memiliki relevansi kuat karena wilayah pesisir menjadi ruang hidup masyarakat sekaligus kawasan yang menyimpan potensi perikanan, wisata, dan usaha berbasis sumber daya lokal. Pengembangan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem agar pemanfaatan kawasan pesisir tetap menjaga daya dukung lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap kolaborasi antardaerah, inovasi, serta partisipasi masyarakat dapat membentuk model pemberdayaan pesisir yang tangguh. Mangrove diharapkan tetap berfungsi sebagai pelindung kawasan pantai sekaligus tumbuh sebagai sumber penghidupan, penguat ketahanan ekonomi masyarakat, dan warisan lingkungan bagi generasi mendatang. (Ery)
Reviewed by KabarGress.com
on
Agustus 10, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: