SIDOARJO, KABARGRESS.COM— Rumah yang semestinya menjadi tempat berlindung justru masih menjadi persoalan bagi tiga warga kurang mampu di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Kondisi tiga rumah tidak layak huni (RTLH) itu mendapat perhatian langsung Bupati Sidoarjo H. Subandi yang melakukan inspeksi mendadak, Senin (24/8/2026).
Tiga rumah tersebut berada di Desa Pabean dan Desa Pranti. Dua RTLH di Desa Pabean ditempati Lilik Kustinah dan Nur Maskanah. Satu rumah lainnya merupakan tempat tinggal Sudarmi di Desa Pranti.
Kondisi rumah-rumah tersebut mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan. Rencananya, pekerjaan dimulai pada September 2026.
Perbaikan meliputi sejumlah bagian penting rumah, antara lain peninggian bangunan, perbaikan atap, hingga pembangunan atau pembenahan kamar mandi agar lebih sehat dan layak digunakan.
Namun, sebelum pekerjaan dimulai, Subandi meminta warga bergotong royong membersihkan barang-barang yang masih berada di dalam rumah.
“Akhir bulan harus bersih, biar bulan sembilan mulai pelaksanaan perbaikannya,” kata Subandi seusai melihat kondisi rumah Sudarmi di Desa Pranti.
Bagi Subandi, rumah layak huni bukan sekadar persoalan bangunan. Rumah merupakan kebutuhan dasar yang menentukan keamanan dan kenyamanan keluarga, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Karena itu, warga yang kondisi ekonominya terbatas harus mendapat perhatian. Mereka diharapkan dapat tinggal di rumah yang aman, tidak bocor dan tidak kebanjiran ketika hujan turun.
“Semoga segera dilakukan perbaikan agar saat musim hujan tiba, rumah ini tidak sampai bocor, air tidak sampai masuk ke dalam rumah,” ujar Subandi.
Rencana perbaikan tersebut mendapat dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo. Wakil Ketua IV Baznas Sidoarjo Ilhamuddin yang turut mendampingi bupati mengatakan pekerjaan dapat dimulai pada awal September.
Agustus akan digunakan untuk mempersiapkan proses perbaikan. Barang-barang milik penerima manfaat harus dipindahkan terlebih dahulu agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Baznas juga menyiapkan hunian sementara bagi penerima manfaat selama rumah mereka diperbaiki.
“Mudah-mudahan nanti bulan September bisa dikerjakan. Jadi, sementara ini Agustus mengondisikan barang-barangnya yang ada di dalam rumah itu bisa dipindah, termasuk mempersiapkan si penerima bantuan untuk sementara tinggal di mana. Itu yang penting. Sehingga nanti awal September segera dikerjakan,” jelas Ilhamuddin.
Program bedah rumah Baznas Sidoarjo selama ini telah menyentuh sekitar 700 rumah. Namun, penentuan penerima manfaat ke depan akan diperkuat melalui proses verifikasi bersama pemerintah daerah.
Langkah tersebut diarahkan untuk membangun satu data penerima manfaat. Data tidak hanya bersumber dari Baznas, tetapi juga digabungkan dengan data Dinas Sosial serta Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Sidoarjo.
“Pak Bupati menghendaki nanti ada data tunggal. Jadi, bukan datanya Baznas saja, bukan datanya Dinsos, datanya Perkim, tapi data itu digabungkan jadi satu, kemudian dilakukan survei,” kata Ilhamuddin.
Menurut dia, proses verifikasi data tunggal tersebut telah memasuki tahap akhir. Setelah penataan selesai, data tersebut diharapkan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan warga yang berhak mendapatkan bantuan perbaikan rumah.
Dengan satu basis data, program bedah rumah diharapkan tidak tumpang tindih sekaligus dapat menjangkau warga yang memang membutuhkan.
Besaran bantuan perbaikan RTLH juga mengalami peningkatan. Setiap rumah maksimal mendapatkan alokasi Rp 27 juta, dari sebelumnya maksimal Rp 25 juta.
Kenaikan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan biaya pembangunan yang ikut terdampak kenaikan harga bahan bangunan.
Perbaikan RTLH nantinya tidak hanya dikerjakan Baznas Sidoarjo. Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang juga akan berkolaborasi dalam pelaksanaannya.
“Awalnya memang kami Rp 20 juta sampai Rp 25 juta, tapi karena situasi begini, barang-barang naik, ya maksimal Rp 27 juta. Dan nantinya juga bisa dikerjakan oleh Baznas, bisa dikerjakan oleh Perkim, saling berkolaborasi,” ujar Ilhamuddin.
Dari tiga rumah di Sedati itu, persoalan rumah tidak layak huni kembali memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya berbicara tentang pendapatan. Ia juga menyangkut tempat tinggal yang aman, sehat, dan manusiawi.
Sidak Subandi menjadi pintu masuk untuk mempercepat perbaikan. Agustus menjadi masa persiapan, sementara September ditargetkan menjadi awal pekerjaan.
Harapannya sederhana: ketika musim hujan datang, tidak ada lagi atap yang bocor, air yang menggenangi ruang keluarga, atau kamar mandi yang tidak sehat.
Sebab bagi warga kurang mampu, rumah layak huni bukan kemewahan. Ia adalah kebutuhan dasar untuk hidup aman, sehat, dan bermartabat. (Ery)
Reviewed by KabarGress.com
on
Agustus 24, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: