Surabaya, KABARGRESS.com – Maraknya keberadaan warung kopi (warkop) modern maupun semi-kafe di berbagai kawasan strategis Kota Surabaya dinilai turut menjadi faktor yang menyebabkan Sentra Wisata Kuliner (SWK) semakin kehilangan pengunjung.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Moch. Machmud. Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SWK karena saat ini keberadaannya dinilai tidak mampu bersaing dengan tempat usaha kuliner yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“SWK pada dasarnya tidak dikelola oleh pedagang profesional. Mereka diarahkan menjadi pedagang, tetapi tidak dibekali manajemen yang memadai. Sementara itu, warkop-warkop di luar SWK terus berkembang, baik dari sisi konsep, kenyamanan tempat, variasi menu yang mengikuti tren, harga yang terjangkau, hingga fleksibilitas jam operasional yang banyak buka selama 24 jam. Kondisi ini membuat masyarakat yang sebelumnya mengandalkan SWK untuk berkumpul dan bersantai beralih ke tempat lain,” kata Machmud, Minggu (21/6/2026).
Ia juga menyoroti praktik sejumlah SWK yang dinilai tidak konsisten dalam menentukan harga. Menurutnya, ada pedagang yang menaikkan harga ketika melihat adanya pembeli, sehingga menimbulkan kesan negatif dan membuat pelanggan enggan kembali.
Di sisi lain, warkop modern justru mempertahankan harga yang relatif stabil demi menjaga loyalitas pelanggan. Selain itu, berbagai fasilitas penunjang seperti akses internet berkecepatan tinggi, desain tempat yang menarik, hingga penyelenggaraan nonton bareng pertandingan olahraga menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditandingi SWK.
Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat tersebut menilai para pelaku usaha warkop yang tumbuh di luar kawasan SWK merupakan pengusaha mandiri yang berkembang dengan modal dan usaha sendiri tanpa banyak campur tangan pemerintah.
Karena itu, Machmud mengaku kurang sependapat apabila Pemerintah Kota Surabaya langsung membebani mereka dengan berbagai pungutan, seperti pajak restoran maupun pajak penghasilan yang tinggi.
“Biarkan mereka berkembang dan mencapai kondisi usaha yang lebih mapan terlebih dahulu, apalagi di tengah situasi ekonomi yang masih sulit seperti sekarang. Setelah usaha mereka kuat dan stabil, baru dapat dipertimbangkan terkait kewajiban perpajakan. Jangan sampai baru mulai berkembang sudah langsung dibebani. Mereka membangun usaha dengan modal sendiri. Peran pemerintah seharusnya lebih kepada memfasilitasi, bukan langsung menarik pajak yang tinggi hingga berpotensi menghambat usaha mereka,” tegasnya.
Machmud juga menyinggung persoalan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang, menurutnya, dipengaruhi oleh berbagai kasus korupsi.
“Kalau uang rakyat justru dikorupsi, tentu wajar apabila masyarakat menjadi enggan membayar pajak. Pemerintah perlu melakukan pembenahan dari internal terlebih dahulu,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk segera melakukan pembenahan terhadap SWK agar tetap mampu bertahan dan bersaing di tengah perkembangan industri kuliner yang semakin dinamis.
Menurutnya, langkah yang perlu dilakukan antara lain memperbaiki sistem pengelolaan, menyesuaikan menu dengan tren kuliner yang berkembang, serta memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Jika SWK tidak melakukan perubahan, maka kondisinya akan semakin terpuruk. Padahal, SWK memiliki potensi besar untuk menjadi ikon kuliner Kota Surabaya apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan, bukan sekadar dibiarkan berjalan apa adanya,” pungkas mantan jurnalis tersebut. (ZAK)
Reviewed by KabarGress.com
on
Juni 21, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: