Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Soroti Ketimpangan Infrastruktur dan Persoalan Data Desil Penerima Bantuan

Surabaya, KABARGRESS.com – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, Josiah Michael, mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih banyak dikeluhkan warga saat kegiatan reses yang digelarnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Surabaya.

Menurut Josiah, persoalan yang disampaikan masyarakat pada masa reses kali ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait ketimpangan pembangunan infrastruktur dan ketidakakuratan data desil yang menjadi dasar penerima bantuan sosial.

“Keluhan masyarakat kurang lebih masih sama. Di Dapil 5 pembangunan memang masih dirasa sangat kurang. Oleh sebab itu mereka berharap pemerintah kota bisa hadir untuk mulai melakukan pembenahan, khususnya dari sisi infrastruktur,” kata Josiah, Kamis (11/6/2026).

Politisi PSI itu menjelaskan, wilayah Surabaya Barat, khususnya Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya, masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Surabaya. Warga banyak mengeluhkan kondisi jalan lingkungan dan saluran drainase yang dinilai belum memadai.

“Yang paling sering dikeluhkan adalah paving dan gorong-gorong. Di daerah Sambikerep dan sekitarnya masih terasa seperti kawasan perdesaan. Jalannya tidak terlalu lebar, masih banyak tanah kosong, sehingga perlu perhatian lebih,” ujarnya.

Menurut Josiah, kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan yang cukup mencolok antara kawasan perkampungan dengan sejumlah perumahan mewah yang berkembang pesat di wilayah Surabaya Barat.

“Wilayah Surabaya Barat ini banyak perumahan mewah. Jadi antara perkampungan dan perumahan itu terlihat jomplang sekali. Ini perlu perhatian pemerintah kota agar pembangunan bisa lebih merata,” tambahnya.

Selain infrastruktur, persoalan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi keluhan utama warga di hampir setiap titik reses yang ia kunjungi.

Josiah menilai masih banyak warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan pemerintah, namun tidak dapat menerima bantuan karena masuk kategori desil 6. Padahal, bantuan sosial umumnya hanya menyasar masyarakat pada desil 1 hingga 5.

“Di lapangan banyak ditemukan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi masuk desil 6. Akibatnya mereka tidak bisa menerima bantuan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar data desil benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” jelasnya.

Ia menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai “hidup di sangkar emas”, yakni kondisi warga yang terlihat memiliki aset berupa rumah yang layak, namun sebenarnya mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki penghasilan.

“Saya sering menemukan masyarakat yang rumahnya dianggap bagus sehingga tidak bisa menerima bantuan. Padahal secara finansial mereka kesulitan. Mereka terlihat tinggal di sangkar emas,” katanya.

Sebagai contoh, Josiah menceritakan kisah seorang warga yang tinggal di rumah mewah peninggalan suaminya. Setelah sang suami meninggal dunia, seluruh aset dan sumber penghasilan keluarga hilang, namun bantuan pemerintah tidak dapat diakses karena kondisi rumah dianggap masih layak.

“Akhirnya beliau hidup dari pekerjaan serabutan sebagai asisten rumah tangga di lingkungan sekitar. Ketika mengajukan bantuan selalu ditolak karena rumahnya dianggap bagus. Padahal untuk makan sehari-hari saja kesulitan,” ungkapnya.

Kasus serupa juga ditemukan di kawasan Jeruk dan Benowo, di mana sejumlah warga yang tinggal di rumah warisan atau kawasan perumahan tidak dapat memperoleh bantuan sosial meskipun kondisi ekonominya memprihatinkan.

Karena itu, Josiah meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap indikator penerima bantuan sosial agar tidak hanya melihat kondisi fisik rumah, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan penghasilan keluarga.

“Harus ada perbaikan. Orang-orang yang hidup di kondisi seperti ini harus bisa tersentuh program pemerintah. Jangan sampai mereka kesulitan makan tetapi tidak mendapatkan bantuan hanya karena rumahnya terlihat bagus,” tegasnya.

Selain itu, Josiah juga menyoroti program Beasiswa Pemuda Tangguh yang menurutnya perlu dievaluasi agar tepat sasaran dan mampu membantu pelajar maupun mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

“Beasiswa Pemuda Tangguh juga harus menjadi evaluasi. Jangan sampai anak-anak yang pintar dan benar-benar membutuhkan justru terkendala sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ujarnya.

Terkait mekanisme pembaruan data sosial yang disebut dapat diperbarui setiap tiga bulan, Josiah mengaku masih menunggu efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

“Kami sudah menyarankan warga untuk melapor ke kelurahan. Nanti akan kita lihat apakah pembaruan data itu benar-benar bisa dilakukan dan berdampak pada perubahan status mereka,” pungkasnya.

Berita ini disusun dengan gaya straight news dan menonjolkan hasil reses serta kritik Josiah Michael terhadap persoalan pemerataan pembangunan dan akurasi data penerima bantuan sosial di Surabaya. (ZAK)