Oleh Mas Hery
Nama Purbaya Yudhi Sadewa kini jadi sorotan publik. Di tengah gejolak ekonomi global, dia tampil sebagai Menteri Keuangan yang paling lantang bicara soal pembersihan internal dan reformasi fiskal total. Di bawah kepemimpinannya, aroma perlawanan mulai terasa bukan hanya melawan mafia pajak, tapi juga sistem lama yang terlalu nyaman dengan kebocoran.
Isu pertama yang mencuat adalah tekadnya memberantas praktik under-invoicing modus klasik para importir nakal yang menurunkan nilai faktur agar pajak lebih kecil. Purbaya melakukan inspeksi mendadak ke Bea Cukai dan memerintahkan penggunaan AI tracking system lintas pelabuhan dan perbankan untuk mendeteksi manipulasi harga. Langkah ini langsung membuat banyak pihak waswas, karena menyentuh jantung permainan lama antara oknum birokrat dan pengusaha besar.
Selanjutnya, ia menyoroti pentingnya optimalisasi bea dan cukai sebagai garda depan penerimaan negara. Bagi Purbaya, setiap kontainer yang lolos tanpa nilai pajak sebenarnya adalah kehilangan devisa. Karena itu, ia menegaskan reformasi bea cukai bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal kedaulatan fiskal.
Dalam konteks proyek besar, Purbaya juga menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Alasannya sederhana: proyek itu bersifat Business to Business (B2B), sehingga risiko finansial seharusnya tidak dibebankan kepada rakyat. Pernyataan ini disambut pro-kontra, terutama dari kalangan politisi dan kelompok kepentingan yang selama ini menggantungkan pembiayaan pada negara.
Ia juga membuat gebrakan di ranah pengelolaan anggaran daerah. Purbaya memperingatkan akan menarik kembali anggaran Pemda yang penyerapannya rendah. Menurutnya, dana yang mengendap di bank hanya memperkaya lembaga keuangan, bukan masyarakat. “Anggaran harus hidup di masyarakat, bukan tidur di rekening,” begitu ia menegaskan dalam rapat koordinasi nasional.
Gebrakan berikutnya yang paling memicu percakapan di media sosial adalah keputusan Purbaya merekrut para hacker lokal kelas dunia. Tapi konteksnya bukan untuk menyerang, melainkan memperkuat sistem keamanan digital Kementerian Keuangan, khususnya Coretax System dan jaringan data fiskal. Ia menyebut anak muda Indonesia punya talenta siber yang tak kalah hebat dari negara mana pun, dan mereka harus dilibatkan untuk menjaga keamanan ekonomi nasional.
Namun di dunia maya, narasi itu berubah liar. Ada yang menuding Purbaya akan “menyewa hacker untuk membobol data DPR RI.” Isu itu ternyata tidak benar konteksnya adalah ethical hacking atau penetration testing, bukan peretasan ilegal. Tapi bagaimanapun, kabar itu menunjukkan bahwa langkah keras Purbaya mulai memunculkan perlawanan, baik nyata maupun naratif.
Sinyal perlawanan terhadap Purbaya juga datang dari kalangan internal birokrasi yang merasa “terancam.” Ia berulangkali mengingatkan bahwa reformasi fiskal tidak boleh berhenti di jargon. Ia ingin menjadikan pajak sebagai simbol kejujuran, bukan alat pemerasan.
Dalam satu kesempatan, Purbaya menegaskan, “Kita tidak sedang memburu angka, tapi membangun kepercayaan. Kalau rakyat percaya, mereka mau bayar pajak tanpa rasa curiga.”
Langkah-langkah Purbaya memang membuatnya jadi tokoh kontroversial: keras, idealis, dan berani menantang arus. Tapi di tengah sistem yang lama terbiasa kompromi, kehadirannya bagai badai yang menampar wajah kenyamanan lama.
Kini publik menanti, apakah gebrakan itu akan membuahkan perubahan, atau justru akan menimbulkan perlawanan balik dari “bayangan lama” yang enggan kehilangan pengaruh.
Dan seperti kata orang bijak: “Ketika cahaya datang, kegelapan selalu berusaha bertahan.”
Pertarungan Menkeu Purbaya baru dimulai dan bangsa ini sedang menonton dengan harapan bahwa kali ini, nurani bisa menang atas kepentingan. (*)
Reviewed by KabarGress.com
on
Oktober 29, 2025
Rating:
Tidak ada komentar: