Surabaya, KABARGRESS.com – DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mencarikan solusi terbaik bagi para petani yang terdampak pembangunan Sekolah Rakyat di lahan milik Pemkot. Para petani tersebut diketahui telah lama menggarap lahan di kawasan Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, dan menggantungkan hidup dari hasil pertanian di area tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kunjungan lapangan, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat memang merupakan aset milik Pemkot. Namun, di sekitar lokasi terdapat sejumlah lahan yang telah lama dikelola oleh sekitar 25 petani.
“Dari hasil pertemuan tadi, intinya kita ingin mencarikan solusi yang terbaik. Karena mereka sudah lama bercocok tanam di lahan itu dan menggantungkan hidup dari hasil pertanian,” ujar Akmarawita, Selasa (28/10/2025).
Ia menegaskan bahwa para petani pada prinsipnya tidak menolak pembangunan Sekolah Rakyat. Mereka justru mendukung penuh program pendidikan tersebut, namun berharap agar lahan produktif tidak dikorbankan.
“Tidak ada satu pun warga yang menolak pembangunan Sekolah Rakyat. Mereka mendukung sepenuhnya. Hanya saja, perlu komunikasi yang lebih baik karena masih ada lahan kosong di sekitar lokasi,” jelasnya.
Menurut Akmarawita, total lahan di kawasan tersebut mencapai sekitar 10 hektar. Sekitar 5 hingga 6 hektar digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sementara 4 hektar sisanya selama ini dimanfaatkan warga untuk bertani.
“Dinas Pertanian seharusnya melakukan pendataan lebih rinci mengenai luas lahan dan penggunaannya. Masih ada sekitar 2 hektar sisa lahan yang perlu dikaji apakah bisa dimanfaatkan kembali oleh petani,” tegasnya.
Komisi D DPRD Surabaya mendorong Pemkot bersama jajarannya, termasuk kecamatan dan dinas terkait, untuk segera berkoordinasi lintas sektor agar dapat menemukan solusi win-win bagi semua pihak.
“Yang penting komunikasi tidak buntu. Pemkot perlu memberikan kejelasan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian warga,” pungkas Akmarawita.
Sementara itu, warga Kelurahan Gedung Cowek juga menyampaikan aspirasi mereka dalam pertemuan dengan perwakilan pemerintah daerah. Warga menegaskan bahwa mereka mendukung program pemerintah pusat tersebut, namun berharap proyek tidak menggunakan lahan pertanian produktif.
Tokoh masyarakat setempat, Haji Muhammad Husnin Yasin, dari RT 01 RW 01 Kelurahan Gedung Cowek, menyampaikan bahwa lahan yang direncanakan untuk proyek tersebut memiliki tingkat produktivitas tinggi dan telah dikelola petani sejak lama.
“Prinsipnya warga tidak menolak. Mereka mendukung penuh pembangunan sekolah, hanya saja berharap agar lahan produktif yang selama ini digunakan untuk bertani tidak dijadikan lokasi pembangunan,” ujar Husnin.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Yang dibutuhkan bukan hanya membangun fasilitas, tapi juga membangun komunikasi. Pemerintah harus lebih terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, warga juga menyoroti adanya sejumlah lahan eks proyek Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang saat ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Mereka menilai lahan tersebut bisa dijadikan alternatif lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tanpa harus mengorbankan lahan pertanian produktif.
“BPWS dulu membebaskan puluhan hektar lahan, sekarang banyak yang mangkrak. Kenapa tidak dimanfaatkan saja untuk proyek ini?” ujarnya.
Senada, Ketua RW 01 Kelurahan Gedung Cowek, Pitono Adi, menilai penggunaan lahan produktif untuk proyek pembangunan sekolah kurang tepat.
“Kami keberatan kalau lahan produktif digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Di depan mata ada lahan non-produktif yang luas dan bisa dimanfaatkan, seperti area milik BWS atau BBWS, serta lapangan tembak di sekitar Terminal Tuan Rumah,” kata Pitono.
Menurutnya, warga bukan menolak program pendidikan tersebut, namun meminta agar kebijakan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami mendukung program pemerintah seperti Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Tapi kalau lahan produktif dipaksa untuk dijadikan sekolah, dua program penting bisa terlewat: ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Warga mengaku telah menyampaikan aspirasi melalui berbagai jalur, termasuk ke dinas terkait. Namun, belum ada kejelasan yang mereka terima.
“Dinas sudah mentok, makanya kami ke DPRD karena ini salah satu pintu untuk membantu kami,” tutup Pitono. (ZAK)
Reviewed by KabarGress.com
on
Oktober 28, 2025
Rating:
Tidak ada komentar: