BGN Dorong SPPG Jatim Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Surabaya, kabargress.com – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Konsolidasi Regional dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi (MBG) di Jatim International Expo (JIE) Convention Exhibition, Surabaya, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, beserta jajaran Forkopimda dan mitra penyelenggara SPPG.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan pentingnya sinergitas antarinstansi untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat aman dan bergizi seimbang.

“Program ini harus menjamin makanan yang sehat, dengan gizi seimbang, dan aman dikonsumsi. Terima kasih kepada Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, BPOM, dan seluruh forkopimda yang telah mendukung program ini,” ujar Dadan.

Ia menjelaskan bahwa seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan. Sementara BPOM berperan dalam mitigasi keamanan pangan, dan BGN memastikan pemenuhan gizi penerima manfaat.

“Kita targetkan Jawa Timur ini akan ada sekitar 3.526 SPPG, saya kira nanti akan uang badan gizi akan mengalir di Jawa Timur kurang lebih Rp35–36 triliun. Dan saya kira ini akan sangat baik untuk meningkatkan produktifitas wilayah, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan juga menghasilkan entrepreneur entrepreneur baru,” tambahnya.

Dadan juga menekankan bahwa penerima manfaat MBG mencakup anak dalam kandungan, ibu hamil, menyusui, hingga siswa SMA. 

“Para penerima manfaat mulai dari anak dalam kandungan, ibu hamil, menyusui, sampai anak SMA akan tumbuh dengan sehat, cerdas, kuat, dan ceria,” katanya.

Dadan juga menegaskan, bagi SPPG yang belum memenuhi standar akan diberhentikan sementara.

“Kita akan hentikan sementara sampai dievaluasi dan kemudian setelah semua sesuai dengan SOP, maka kami akan izinkan lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya kolaborasi dan percepatan sertifikasi bagi seluruh penyelenggara MBG di daerah.

“Saat ini ada 3,5 juta penerima manfaat MBG di Jawa Timur ada 1.237 SPPG dan semua dikonsolidasikan, kemudian memberikan komitmen untuk bisa menyelenggarakan seluruh proses ini dengan baik, aman, dan sehat ” tutur Khofifah.

Khofifah menjelaskan bahwa kini proses penerbitan SLHS dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. 

“Saya mohon untuk proaktif mengkomunikasikan dengan Dinas Kesehatan kabupaten Kota untuk mendapatkan sertifikat SLHS dan kita berharap bahwa semua akan terus menyempurnakan SOP-nya, persyaratan-persyaratannya,” pesannya.

Ia menegaskan, program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat gizi dan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

"Sehingga cita-cita dan misi besar Pak Presiden untuk memberikan penguatan gizi dan penguatan SDM, anak bangsa menjemput insan emas 2045 itu bisa tercapai karena fasilitasi melalui MBG bisa dimaksimalkan,” ujar Khofifah. (Ci)