Sisa Pembayaran Proyek Pembakaran Sampah Keputih Capai Rp104 Miliar, PT Unicomindo Kembali Menagih

SURABAYA, KABARGRESS.com – Persoalan pembayaran pengembalian investasi proyek pembakaran sampah di daerah Keputih kembali menjadi perhatian DPRD Kota Surabaya. PT Unicomindo Perdana mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera menyelesaikan sisa pembayaran yang hingga kini disebut mencapai sekitar Rp104 miliar.

Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan bersama Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (11/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan kembali meminta Pemkot Surabaya melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, mengatakan pihaknya masih memberikan ruang bagi Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut. Bahkan, perusahaan bersedia menerima pembayaran secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah daerah.

"Jadi kita siap dibayar dua kali. Karena ini kan besar. Jadi kita bisa dengan mengingat keuangan Pemkot yang sekarang ini agak sulit, kita siap dibayar dua kali," ujar Robert.

Ia menjelaskan, kekurangan pembayaran tersebut merupakan enam kali angsuran dari total 18 kali pembayaran pengembalian investasi. Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah membayarkan sebanyak 12 kali angsuran.

Adapun nilai enam kali pembayaran yang belum diselesaikan tersebut mencapai sekitar Rp104 miliar. Jumlah itu belum termasuk perhitungan selisih kurs serta biaya operasional dan pemeliharaan.

Robert menegaskan, pihaknya berharap putusan pengadilan yang telah inkrah dapat segera dilaksanakan. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membawa surat Kejaksaan Agung tertanggal 29 Mei 2026 yang menurutnya menegaskan kewajiban melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam keterangannya, Robert turut menyoroti penggunaan legal opinion Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu dasar Pemkot untuk menunda pembayaran.

Menurutnya, pendapat hukum tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghambat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Jadi intinya harus taat hukum. Sesuai dengan negara kita, negara hukum," tegasnya.

Robert menambahkan, apabila persoalan tersebut tidak kunjung mendapatkan penyelesaian, pihak perusahaan berencana membawa pengaduan ke Komisi III DPR RI.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud, mengatakan dalam hearing tersebut terungkap bahwa pembayaran pengembalian investasi sebelumnya telah dilakukan sebanyak 12 kali, sebelum akhirnya dihentikan oleh Pemkot Surabaya.

Menurut Machmud, persoalan ini perlu segera mendapatkan penyelesaian melalui komunikasi yang baik antara Pemkot Surabaya dan pihak perusahaan. Terlebih, ia menyoroti adanya putusan pengadilan hingga tingkat peninjauan kembali (PK) yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Padahal dalam keputusan Mahkamah Agung sudah sampai inkrah itu sudah disebut Pemkot harus membayar. Tidak harus dalam kondisi nyala," ungkap Machmud.

Ia juga menyinggung surat Kejaksaan Agung yang menjelaskan bahwa legal opinion merupakan produk layanan Jaksa Pengacara Negara yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat digunakan sebagai instrumen untuk menunda pembayaran putusan pengadilan.

Machmud menyarankan agar Pemkot Surabaya dan PT Unicomindo Perdana membangun komunikasi lebih lanjut untuk mencari jalan keluar. Salah satu opsi yang menurutnya dapat ditempuh adalah melakukan mediasi melalui Kejaksaan Agung agar penyelesaian persoalan tersebut memiliki kejelasan bagi kedua belah pihak.

"Lebih baik lagi kalau Unicomindo, Pemkot dimediasi oleh Kejaksaan Agung. Sehingga semuanya itu bisa aman. Kalau memang itu tidak boleh dibayar, ya sudah tidak dibayar. Kalau memang boleh dibayar, Pemkot-nya juga aman," jelasnya.

Selain mendorong penyelesaian pembayaran, Komisi B DPRD Surabaya juga berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pembakaran sampah di Keputih. Machmud mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengagendakan jadwal bersama anggota Komisi B lainnya.

Adapun berdasarkan resume hasil RDP Komisi B DPRD Kota Surabaya pada Rabu (11/11/2026), terdapat sejumlah poin yang disampaikan PT Unicomindo Perdana, yakni:

1.Pemerintah Kota Surabaya diminta segera melaksanakan putusan pengadilan, meliputi:

a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby tanggal 5 Juni 2013.

b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 177/PDT/2014/PT SBY tanggal 12 Juni 2014.

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PDT/2016 tertanggal 27 Juni 2016.

d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 763 PK/PDT/2021 tertanggal 15 November 2021.

Seluruh putusan tersebut juga berkaitan dengan Penetapan Aanmaning Nomor 25/Pdt.Eks/2025/PN.Sby.

2. Berdasarkan surat Kejaksaan Agung tertanggal 29 Mei 2026, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah wajib ditaati dan dilaksanakan.

3. Pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dipergunakan Pemkot Surabaya sebagai dasar menolak pembayaran merupakan produk layanan Jaksa Pengacara Negara yang sifatnya tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat digunakan sebagai instrumen untuk menunda atau menghambat pelaksanaan putusan pengadilan.

4. Dalam proses gugatan di seluruh tingkatan pengadilan, Pemkot Surabaya telah melakukan perlawanan dan dinyatakan kalah hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK).

5. Sebelum gugatan diajukan ke pengadilan, Pemerintah Kotamadya Surabaya telah melakukan pembayaran biaya pengembalian investasi sebanyak 12 kali senilai Rp20 miliar, di luar selisih kurs serta biaya operasional dan pemeliharaan. Dari total kewajiban 18 kali pembayaran, masih terdapat kekurangan enam kali pembayaran yang belum diselesaikan.

6. Apabila persoalan ini tidak selesai di tingkat Pemerintah Kota dan DPRD Kota Surabaya, pihak PT Unicomindo Perdana akan mengadukan persoalan tersebut ke Komisi III DPR RI. (ZAK)