Pendapatan Negara Tumbuh 8,81 Persen, APBN Jawa Timur Surplus Rp95,59 Triliun

SURABAYA, KABARGRESS.COM - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyelenggarakan Media Briefing Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2026 yang bertempat di Legacy Ballroom, Jl. Raya Kupang Indah No. 33-37 Surabaya, pada Rabu (11/11) mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai. 

Kegiatan dilaksanakan dengan tema “Sinergi Kebijakan dan Penguatan Intermediasi untuk Menjaga Stabilitas, Memperkuat Ketahanan dan Daya Saing, serta Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Membangun Optimisme Masyarakat Jawa Timur”, menjadi sarana penyampaian perkembangan terkini perekonomian, sektor jasa keuangan, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter di Jawa Timur kepada insan media dan masyarakat.

Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur 

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 September 2026 mencapai Rp188,13 triliun atau 67,24% dari target dan tumbuh 8,81% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.. Kinerja pendapatan negara tersebut terutama ditopang oleh penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tetap terjaga sejalan dengan aktivitas ekonomi regional Jawa Timur. Sementara itu, realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 September 2026 mencapai Rp92,53 triliun atau tumbuh 0,04% (yoy), terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) atau Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp38,07 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp54,46 triliun.  

Pertumbuhan realisasi BPP atau Belanja Kementerian/Lembaga mencapai 31,09% (yoy), mencerminkan akselerasi pelaksanaan program prioritas nasional antara lain pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta pembangunan jalan irigasi dan bendungan. Adapun penyaluran TKD telah mencapai 83,32% dari total pagu, yang menunjukkan penyaluran anggaran kepada daerah berjalan konsisten dalam mendukung layanan publik. Dengan perkembangan tersebut, APBN Regional Jawa Timur mencatat surplus sebesar Rp95,59 triliun.

Kinerja APBN Jawa Timur

Pendapatan Negara

Pajak (DJP): 

Penerimaan pajak hingga September 2026 mencapai Rp78,07 triliun atau 63,82% dari target APBN, tumbuh 19,19% (yoy). Pertumbuhan terutama ditopang oleh PPN dan PPnBM, PPh Badan, serta PPh Orang Pribadi yang mencerminkan terjaganya aktivitas konsumsi dan dunia usaha di Jawa Timur. Dari sisi kepatuhan, pelaporan SPT Tahunan telah mencapai 2,12 juta wajib pajak telah melapor atau 115,3% dari target 1,84 juta wajib pajak. 

Bea Cukai (DJBC):

Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga September 2026 mencapai Rp102,70 triliun atau 67,93% dari target APBN, tumbuh 2,14% (yoy). Penerimaan terdiri atas cukai sebesar Rp97,27 triliun (tumbuh 1,67%), bea masuk Rp4,87 triliun (tumbuh 10,08%), dan bea keluar Rp553 miliar (tumbuh 24,25%). Pertumbuhan bea masuk didorong peningkatan nilai dan volume impor, sedangkan bea keluar dipengaruhi kenaikan harga referensi CPO dan ekspor produk turunannya. Sementara itu, penerimaan cukai masih tumbuh terbatas. Dari sisi pengawasan, Bea Cukai melakukan 2.842 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp2,16 triliun. Khusus rokok ilegal, dilakukan 1.858 penindakan terhadap 332,44 juta batang rokok senilai Rp495,11 miliar, serta berhasil mengamankan potensi kerugian negara sebesar Rp287 miliar.

PNBP

Realisasi PNBP Jawa Timur hingga September 2026 mencapai Rp7,35 triliun atau 117,39% dari target, tumbuh 7,34% (yoy). Capaian tersebut terdiri atas PNBP Lainnya sebesar Rp3,58 triliun (140,03% dari target) dan PNBP BLU sebesar Rp3,77 triliun (101,77% dari target). Pertumbuhan terutama didukung peningkatan penerimaan Kementerian Pekerjaan Umum serta jasa layanan umum BLU.

Pengelolaan Aset

Hingga 30 September 2026, pengelolaan aset negara mencatat realisasi pokok lelang sebesar Rp2,99 triliun (59,25% dari target), PNBP lelang Rp77,66 miliar (56,43% dari target), PNBP pengurusan piutang negara Rp237,48 juta (64,73% dari target), dan PNBP aset Rp129,90 miliar (72,56% dari target). Selain itu, lelang eksekusi Hak Tanggungan mendorong pelunasan debitur sebesar Rp1,45 triliun, sementara pengurusan piutang negara berhasil menurunkan saldo piutang sebesar Rp19,87 miliar.

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Realisasi BPP hingga 30 September 2026 mencapai Rp38,07 triliun atau 68,69% dari pagu, tumbuh 31,09% (yoy). Pertumbuhan terutama didorong oleh Belanja Pegawai Rp21,98 T (75,60% dari Pagu). Belanja Barang Rp9,23 T (60,13% dari Pagu). Belanja Modal Rp6,86 T (62,35% dari Pagu). Belanja tersebut mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, antara lain pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi fasilitas pendidikan, serta pembangunan jalan, irigasi, dan bendungan. Peningkatan belanja diharapkan dapat memperkuat layanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi di Jawa Timur.

Realisasi BPP hingga 30 September 2026 mencapai Rp38,07 triliun atau 68,69% dari pagu. Berdasarkan jenis belanja, realisasi terbesar berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp21,98 triliun (75,60% dari pagu), diikuti Belanja Barang sebesar Rp9,23 triliun (60,13% dari pagu) dan Belanja Modal sebesar Rp6,86 triliun (62,35% dari pagu). Belanja tersebut mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, antara lain pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi fasilitas pendidikan, serta pembangunan jalan, irigasi, dan bendungan. Percepatan belanja diharapkan dapat memperkuat layanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi di Jawa Timur.

Transfer Ke Daerah (TKD)

Realisasi TKD hingga 30 September 2026 mencapai Rp54,46 triliun atau 83,32% dari pagu, terkontraksi 14,17% (yoy). Kontraksi terutama dipengaruhi penurunan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 43,83% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 7,11%. Pemanfaatan TKD mendukung layanan pendidikan di Jawa Timur, antara lain melalui BOS bagi 10,80 juta siswa, BOP bagi 2,24 juta siswa PAUD, program kesetaraan bagi 184,93 ribu siswa, serta tunjangan bagi 1,73 juta guru.

Peran APBN Mendukung Pembangunan Jawa Timur

a. Dukungan APBN untuk Mewujudkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Dukungan APBN hingga 30 September 2026 untuk pendidikan di Jawa Timur mencapai Rp27,50 triliun, melalui bantuan operasional pendidikan, tunjangan guru, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta pembangunan Sekolah Rakyat.

b. Dukungan APBN untuk Meningkatkan Akses dan Layanan Kesehatan

BPP untuk fungsi kesehatan di Jawa Timur mencapai Rp2,21 triliun, tumbuh 3,31% (yoy), untuk mendukung penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan masyarakat.

c. Belanja Bansos untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat

Realisasi bansos mencapai Rp8,77 triliun, antara lain melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 8,29 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 4,86 juta KPM, serta bantuan sosial tunai bagi 98 ribu kepala keluarga untuk menjaga daya beli masyarakat rentan.

d. Subsidi Pupuk dan Kesejahteraan Petani

Hingga September 2026, jumlah petani penerima pupuk bersubsidi meningkat hampir 1,4 juta petani dibandingkan tahun sebelumnya. Perluasan akses ini mendukung efisiensi biaya usaha tani dan produktivitas pertanian. Sejalan dengan itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur mencapai 121,07, meningkat 1,70% (mtm) pada September 2026.

Dukungan APBN dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Jawa Timur Tahun 2026

Luas karhutla di Jawa Timur hingga 14 Oktober 2026 mencapai 10.835 hektare, meningkat dibandingkan 2025 dan mencakup 5,36% dari total karhutla nasional. Untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan penanganan karhutla, alokasi anggaran Kementerian Kehutanan di Jawa Timur mencapai Rp91,57 miliar, tumbuh 88,95% (yoy) dan tertinggi dalam enam tahun terakhir. Realisasi anggaran terus dioptimalkan agar dukungan terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan dan penanganan karhutla dapat semakin efektif hingga akhir tahun. 

Isu Strategis Lainnya 

Penyaluran Kredit Program

Penyaluran realisasi Kredit Program di Jawa Timur hingga September 2026 mencapai Rp44,99 triliun, tumbuh 27,99% (yoy), dengan jumlah debitur sebanyak 999.253 orang atau meningkat 9,34% (yoy). Penyaluran tersebut terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp43,23 triliun, tumbuh 28,78% (yoy) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp1,76 triliun tumbuh 11,42% (yoy). Pembiayaan terkonsentrasi pada sektor perdagangan sebesar 36,58% dan pertanian sebesar 31,50%, yang secara bersama-sama mencakup sekitar 68% dari total penyaluran. Perkembangan ini menunjukkan semakin luasnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sekaligus mendukung keberlanjutan usaha dan aktivitas ekonomi daerah.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Penyaluran FLPP) di Jawa Timur hingga 9 November 2026 mencapai 14.155 unit rumah senilai Rp1,69 triliun. Penyaluran dilakukan melalui 9 bank dan didukung 673 pengembang yang tersebar di 1.087 perumahan. Penyaluran didominasi oleh Bank BTN (40,99%), Bank Syariah Nasional (29,97%), dan Bank BRI (17,12%), yang secara keseluruhan mencakup lebih dari 88% pembiayaan FLPP di Jawa Timur. Penyaluran FLPP tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung aktivitas sektor perumahan dan konstruksi di Jawa Timur. (Ro)