Menakar Keseriusan Negara Memadamkan Karhutla

Oleh Ariani Faiza 

Pegiat Literasi 

Di tengah protes dari negara tetangga, pemerintah Indonesia menyatakan masih sanggup menangani karhutla dan tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Sebagaimana diketahui, asap dari kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengepung Kalimantan dan Sumatera, asap juga telah sampai hingga ke Malaysia dan Singapura. Masyarakat kedua negara tersebut ikut terdampak karhutla, sehingga ada kekhawatiran jika kebakaran hutan dan lahan terus berlangsung maka akan berdampak bagi kesehatan mereka. Data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat luas area karhutla mencapai 202.004,30 hektare yang tersebar di berbagai wilayah. Luas area yang terbakar meningkat 69% jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2025.

Akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, sebanyak 64.913 balita terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Bahkan bencana ini telah merenggut empat nyawa petugas dan relawan pemadam api. Jumlah korban sakit maupun meninggal dunia dikhawatirkan akan terus bertambah jika karhutla tidak segera berakhir. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkes Aji Munawarnan mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan sosialisasi upaya penanganan ISPA di daerah terdampak. Ia mengimbau agar masyarakat di wilayah dengan paparan asap yang parah segera menghubungi petugas kesehatan maupun puskesmas setempat jika mengalami gangguan pernapasan. (rm.id, 17 Oktober 2026)

Kualitas udara yang memburuk di berbagai daerah bukan lagi tentang cuaca atau musim kemarau. Melainkan ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Kabut asap telah membuat jutaan orang harus menghirup udara berbahaya. Padahal udara bersih merupakan hajat hidup paling dasar, sama halnya dengan air dan makanan. Tanpanya tubuh akan lemah, anak-anak mudah sakit, dan orang tua semakin rentan. Dampaknya pun tidak berhenti di rumah sakit atau puskesmas, jarak pandang yang terbatas dan napas yang sesak mengganggu semua aktivitas harian warga. Pedagang sulit berjualan, pekerja kesulitan berangkat kerja, pelajar terpaksa libur atau belajar dengan kondisi tidak nyaman. Kegiatan sosial kemasyarakatan pun ikut tersendat.

Yang membuat keadaan ini semakin menyakitkan adalah sikap nirempati yang ditunjukkan oleh pejabat dan pemerintah, padahal karhutla telah berlangsung selama empat bulan tanpa penanganan yang tuntas. Dalam rentang waktu sepanjang itu belum ada upaya yang serius untuk memadamkan karhutla. Bahkan, di depan delegasi negara tetangga yang memprotes kabut asap, dengan bangga pemerintah mengatakan bahwa mereka masih mampu menangani kebakaran hutan dan lahan. Kenyataannya, masyarakat terdampak dan relawan pemadam api setiap saat harus berjuang untuk hidup di tengah kepungan asap, tanpa ada perkembangan yang berarti selain menunggu hujan turun.

Berlarut-larutnya persoalan karhutla menunjukkan bahwa penguasa abai terhadap tanggung jawabnya melindungi rakyat. Jika dilihat lebih dalam, sikap abai ini bukan sekedar kelalaian teknis melainkan bagian dari sistem kapitalisme sekulerisme yang diterapkan untuk mengatur negeri ini. Dalam sistem ini manusia diberi wewenang membuat hukum, padahal manusia punya kelemahan dan keterbatasan, serta mudah dipengaruhi kepentingan. Karena akal manusia tidak mampu menetapkan aturan yang adil bagi semua. Ketika hukum dibuat oleh mereka yang bersinggungan dengan modal, aturan cenderung berpihak pada yang yang memiliki modal kuat.

Hal inilah yang membuat penanganan karhutla berjalan lamban. Negara tidak mungkin menindak tegas korporasi pembakar hutan, sebab negaralah yang memberikan izin konsesi alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan pertambangan. Penangkapan pelaku pembakaran hutan hanya menyasar orang-orang suruhan, sementara pemain yang sebenarnya asik menikmati kehidupan mewah di ibukota.

Hal tersebut terjadi ketika negara diatur dengan sistem kapitalisme sekulerisme. Alih-alih menjadi pengayom dan pelindung rakyat, negara justru menjadi pemalak bagi warganya. Baik atas haknya, hartanya, tempat tinggalnya maupun kehidupannya. Melalui kebijakan yang berpihak kepada para korporat, rakyat dibuat menderita bahkan hanya untuk menghirup udara segar pun mereka kesulitan. Negara seolah buta dan tuli meski rakyat menjerit meminta pertolongan. 

Karhutla terus-menerus terjadi setiap tahun dengan penanganan yang sama, dipadamkan dengan alat seadanya, jika musim hujan datang api pun padam. Hutan yang terbakar kemudian berganti menjadi hamparan hijau kelapa sawit, maupun lubang-lubang galian tambang. Sejatinya karhutla bukan disebabkan oleh el nino ataupun musim kemarau, tetapi karena keserakahan segelintir orang yang terus menerus menumpuk harta tanpa peduli merusak lingkungan dan mengorbankan banyak orang.

Kebakaran hutan dan lahan yang luasnya semakin tidak masuk akal semestinya menjadi bahan renungan bagi seluruh umat muslim, ini lah yang akan terjadi jika aturan Allah tidak diterapkan. Padahal Islam adalah sistem yang komprehensif dan solusi atas setiap permasalahan kehidupan. Karhutla bukan hanya tentang musim kemarau tetapi lebih luas lagi tentang bagaimana seorang penguasa mengambil kebijakan, dan setiap kebijakan yang ia putuskan akan sangat berpengaruh bagi rakyatnya. 

Dalam Islam, tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin. Apalagi hanya bermodalkan uang dan dukungan. Ia harus memiliki tiga watak, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut kepada rakyat). Selain itu, penerapan sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah akan terbentuk pemimpin berkepribadian Islam yang paham bahwa kepemimpinan merupakan amanah. Ia adalah raa’in dan junnah yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas. Dengan kekuasaannya penguasa Islam akan melindungi rakyatnya sebagai amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasulullah saw. Bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Muslim)

Selain menempatkan pemimpin sebagai raa'in dan junnah, Islam juga memiliki sistem ekonomi yang melarang penguasaan harta milik umat oleh individu maupun swasta. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga, yakni individu, umum, dan negara. Hutan dan lahan termasuk kepemilikan umum yang haram dikuasai oleh perorangan maupun korporasi. Negara berkewajiban mengelola harta milik umum secara mandiri, dan mengembalikan hasil pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat. Berupa jaminan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, keamanan, kesehatan dan pendidikan gratis, dan lain sebagainya. 

Demikianlah Perbedaan mendasar antara sistem Islam dan sistem kapitalisme sekulerisme, baik dari aspek tanggung jawab maupun kemampuan menjalankan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan dalam Islam sepenuhnya berada di tangan negara yang berlandas syariat. Setiap kebijakan penguasa disandarkan pada hukum Allah Ta'ala, sehingga akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak juga menyelesaikan persoalan karhutla hingga ke akarnya. Tidak seperti dalam kapitalisme, hukum dibuat untuk memuluskan pemilik modal sekaligus melanggengkan kekuasaan. 

Wallahualam bissawab.