Kredit Perbankan Jawa Timur Tumbuh 4,74%, OJK Perkuat Pelindungan Masyarakat di Tengah Lonjakan Penipuan Keuangan

SURABAYA, KABARGRESS.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur mencatat kinerja sektor jasa keuangan di Jawa Timur tetap menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan hingga September 2026. Di tengah dinamika perekonomian, penyaluran kredit perbankan tumbuh 4,74% (year-on-year/yoy) menjadi Rp649,95 triliun, sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 6,24% menjadi Rp874,68 triliun. Namun, di balik perkembangan tersebut, meningkatnya ancaman penipuan keuangan digital menjadi perhatian serius, seiring tercatatnya 99.347 laporan penipuan (scam) asal Jawa Timur melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). 

Perkembangan tersebut disampaikan Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, dalam kegiatan Media Briefing KSSK Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2026 yang diselenggarakan bersama Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan di Surabaya, Rabu (11/11). Kegiatan mengangkat tema “Sinergi Kebijakan dan Penguatan Intermediasi untuk Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, serta Membangun Optimisme Masyarakat Jawa Timur”. 

Horas menegaskan, pertumbuhan sektor jasa keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat, serta diiringi penguatan integritas industri dan pelindungan konsumen. “Pertumbuhan sektor jasa keuangan tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka kredit, aset, maupun transaksi. Pertumbuhan harus menggerakkan sektor produktif, memperluas akses pembiayaan, menciptakan kesejahteraan, dan memberikan rasa aman. Kami tidak ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi justru semakin rentan menjadi korban kejahatan keuangan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik keuangan ilegal dan penipuan yang merugikan masyarakat,” tegas Horas. 

Intermediasi Perbankan Tumbuh, Pasar Modal Jawa Timur Terus Berkembang 

Perbankan Jawa Timur ditopang permodalan kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) 27,85%, dengan fungsi intermediasi perbankan tumbuh positif, tercermin dari peningkatan penyaluran kredit dan penghimpunan DPK. Kredit terutama disalurkan ke sektor rumah tangga (29,95%), perdagangan besar dan eceran (24,64%), serta industri pengolahan (20,09%). Sementara itu, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) bruto sebesar 3,80%, didukung permodalan yang kuat untuk menjaga kesinambungan fungsi intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. 

Pasar modal Jawa Timur mencatat 3,59 juta investor, tumbuh 69,01% dan merupakan jumlah terbanyak ketiga secara nasional. Sebanyak 58 perusahaan asal Jawa Timur telah menjadi emiten, dengan dana penawaran umum perdana saham (IPO) Rp15,05 triliun; penghimpunan melalui securities crowdfunding (SCF) mencapai Rp69,83 miliar hingga September 2026. Pada industri perasuransian, premi hingga Agustus 2026 mencapai Rp13,99 triliun atau tumbuh 31,74%. Sementara itu, outstanding pendanaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) tumbuh 12,19%, dengan risiko gagal bayar yang perlu dicermati. 

Sebanyak 99.347 Laporan Penipuan Keuangan, Jawa Timur Peringkat Ketiga Nasional 

Berdasarkan data IASC periode 22 November 2024–30 September 2026, Jawa Timur mencatat 99.347 laporan penipuan, tertinggi ketiga secara nasional setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Laporan terbanyak berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang, dengan modus dominan berupa penipuan belanja/jual beli daring, panggilan palsu atau mengaku sebagai pihak lain (fake call), serta penipuan investasi. 

Secara nasional, Satgas PASTI menghentikan 1.222 entitas ilegal, terdiri atas 951 pinjaman daring ilegal, 242 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, dan dua aktivitas ilegal lainnya. OJK bersama anggota Satgas PASTI, perbankan, dan penyelenggara sistem pembayaran terus mengoptimalkan IASC untuk mempercepat penelusuran dan pemblokiran rekening. Masyarakat diimbau segera melaporkan penipuan melalui kanal resmi IASC. 

Perluasan Akses Keuangan Diiringi Penguatan Pelindungan Konsumen 

Untuk meningkatkan literasi dan inklusi, OJK bersama pemangku kepentingan mengoptimalkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sejak Agustus 2024 hingga Oktober 2026, telah dilaksanakan 6.467 kegiatan edukasi yang menjangkau 1,43 juta peserta. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) mencatat 12,43 juta rekening senilai Rp4,69 triliun, sedangkan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) menjangkau 120 ribu debitur dengan penyaluran Rp3,74 triliun. 

Melalui Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), hingga triwulan III 2026 telah direalisasikan kredit/pembiayaan perbankan Rp88,14 miliar untuk pengembangan komoditas; Rp4,09 miliar di antaranya dijamin Jamkrida Jawa Timur. Nilai pertanggungan asuransi ternak sapi mencapai Rp10,08 miliar. OJK juga mendorong ekosistem pisang Cavendish di Banyuwangi. Dalam layanan konsumen, Kantor OJK se-Jawa Timur memberikan 1.238 layanan selama Januari–September 2026, terdiri atas 434 layanan informasi, 427 pengaduan, dan 377 pertanyaan. 

Perkuat Reformasi dan Daya Saing Industri Jasa Keuangan 

Di tingkat nasional, OJK mendorong reformasi pasar modal melalui penguatan transparansi, integritas, likuiditas, dan penegakan hukum. Kebijakan yang ditempuh antara lain perpanjangan buyback saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027, penyempurnaan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC), serta penguatan pengawasan perdagangan untuk mendeteksi transaksi tidak wajar dan perdagangan terkoordinasi. OJK juga meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030 pada 2 Oktober 2026 dan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030 pada 29 Oktober 2026. 

Horas menambahkan, sinergi antarlembaga dan dukungan media penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. “Kami ingin memastikan sektor jasa keuangan tidak hanya tumbuh besar, tetapi juga sehat, berintegritas, inklusif, dan mampu melindungi masyarakat. Kepercayaan publik adalah fondasi utama industri jasa keuangan. Karena itu, sinergi dan kolaborasi harus menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar komitmen,” tutup Horas. 

Melalui koordinasi bersama Bank Indonesia, LPS, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Ro)