BUPATI SUBANDI BUKA KOLABORASI DIGITAL: LAYANAN PAJAK HINGGA DESA, UMKM DIDORONG NAIK KELAS

SIDOARJO, KABARGRESS.COM — Digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo mulai diarahkan pada satu tujuan: membuat urusan masyarakat dengan pemerintah semakin mudah, cepat, sekaligus memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Gagasan itu mengemuka dalam pembahasan kerja sama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kolaborasi diarahkan pada penguatan kanal pembayaran digital, integrasi layanan pemerintah, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perwakilan BRI Danang mengatakan, jaringan layanan dan aplikasi mobile yang dimiliki BRI dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan transaksi masyarakat. Integrasi sistem dengan pemerintah daerah juga tengah dipersiapkan melalui komunikasi bersama sejumlah perangkat daerah teknis.

“Kami memiliki jaringan yang luas dan aplikasi mobile yang membantu masyarakat melakukan pembayaran dengan lebih mudah dan murah,” jelas Danang.

Menurut Danang, dukungan BRI tidak berhenti pada layanan pembayaran. Integrasi sistem diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Pada saat yang sama, BRI menawarkan penguatan sektor UMKM. Pelaku usaha di Sidoarjo didorong meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, hingga memiliki peluang menembus pasar global.

“Kami juga siap bersinergi dalam pemberdayaan UMKM agar semakin banyak yang naik kelas, bahkan mampu berkembang sampai ekspor,” katanya.

Bupati Sidoarjo Subandi menyambut positif tawaran kolaborasi itu. Bagi Pemkab Sidoarjo, kerja sama dengan berbagai pihak terbuka sepanjang memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung penguatan fiskal daerah.

“Kami sangat bangga dan menyambut baik terobosan yang ditawarkan BRI. Apa saja yang bisa dikerjasamakan, terutama untuk peningkatan PAD dan pelayanan kepada masyarakat, tentu akan kami buka seluas-luasnya,” ujar Subandi.

Bagi Subandi, agenda digitalisasi tidak boleh berhenti pada aplikasi atau teknologi. Ukuran keberhasilannya berada pada pengalaman masyarakat ketika mengakses pelayanan pemerintah.

Karena itu, Pemkab Sidoarjo terus mendorong pelayanan publik semakin dekat dengan warga. Salah satu langkahnya melalui penguatan pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.

“Di setiap kecamatan kita dorong pelayanan satu pintu, termasuk untuk pembayaran pajak. Ada 18 kecamatan yang bisa menjadi bagian dari percepatan pelayanan ini. Selanjutnya juga akan kita siapkan sampai di tingkat desa,” jelas Subandi.

Kebijakan itu dinilai relevan dengan karakter Sidoarjo sebagai daerah urban yang memiliki mobilitas masyarakat tinggi. Waktu menjadi bagian penting dalam pelayanan publik.

Dengan sistem yang semakin terintegrasi, masyarakat tidak perlu berulang kali datang ke kantor pemerintah hanya untuk menyelesaikan urusan administrasi atau melakukan pembayaran.

Subandi menegaskan, Pemkab Sidoarjo juga tidak membatasi kolaborasi pada satu institusi perbankan. Setiap lembaga yang mampu memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki ruang untuk bekerja sama.

“Kita terbuka. Bukan hanya BRI atau Bank Jatim. Mana saja yang bisa masuk dan memberikan support terhadap sistem pelayanan pemerintah, monggo,” ungkapnya.

Keterbukaan itu sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan pelayanan publik membutuhkan ekosistem yang lebih luas. Pemerintah menyiapkan regulasi dan kebijakan, sementara dukungan teknologi, jaringan pembayaran, serta penguatan kapasitas pelaku usaha dapat datang dari mitra strategis.

Subandi berharap pembahasan bersama BRI segera ditindaklanjuti melalui koordinasi antarperangkat daerah. Setiap inovasi yang ditawarkan perlu diterjemahkan ke dalam sistem pelayanan yang benar-benar bisa digunakan masyarakat.

Pada akhirnya, penguatan kanal pembayaran digital, pelayanan terpadu hingga kecamatan dan desa, serta pemberdayaan UMKM ditempatkan dalam satu rangkaian kebijakan.

Pelayanan publik yang semakin mudah diharapkan meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban, termasuk pembayaran pajak. Di sisi lain, UMKM yang semakin kuat dapat memperluas aktivitas ekonomi daerah.

“Yang paling penting adalah bagaimana kerja sama ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan pada akhirnya ikut meningkatkan PAD Sidoarjo,” pungkasnya (Ery)