BPS dan Bank Dunia Jelaskan Perbedaan Angka Kemiskinan Indonesia

JAKARTA, KABARGRESS.COM — Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia menjelaskan perbedaan angka kemiskinan Indonesia yang mencolok, yakni 8,07 persen menurut BPS dan 64,1 persen menurut standar Bank Dunia. Perbedaan tersebut terutama disebabkan penggunaan garis kemiskinan dan tujuan pengukuran yang berbeda, bukan karena memburuknya kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam pernyataan bersama BPS dan Bank Dunia yang dirilis di Jakarta, 10 September, disebutkan BPS menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) sebagai sumber data, demikian pula Bank Dunia. Namun, keduanya mengukur kemiskinan dengan cara berbeda karena memiliki tujuan pengukuran yang berbeda.

BPS mengukur kemiskinan berdasarkan biaya hidup di Indonesia. BPS menghitung jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, seperti perumahan, pakaian, dan transportasi, di 75 wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi.

Angka tersebut diperbarui dua kali setahun untuk menyesuaikan perubahan harga. Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp669.235 per orang per bulan atau sekitar US$3,60 per hari.

Garis kemiskinan nasional tersebut dirancang untuk memberikan gambaran kemiskinan yang lebih akurat dengan mencerminkan standar dan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup antarnegara. Karena itu, Bank Dunia menggunakan standar yang sama, bukan garis kemiskinan berdasarkan harga dan pola konsumsi masing-masing negara.

Bank Dunia menggunakan tiga tolok ukur kemiskinan internasional yang disesuaikan dengan kelompok pendapatan negara. Tolok ukur tersebut yakni US$3,00 per hari untuk negara berpendapatan rendah, US$4,20 untuk negara berpendapatan menengah bawah, dan US$8,30 untuk negara berpendapatan menengah atas.

Untuk Indonesia yang masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas, Bank Dunia menggunakan ambang US$8,30 per orang per hari atau sekitar Rp51.087.

Menurut BPS dan Bank Dunia, perbedaan besar tersebut terutama berkaitan dengan penentuan garis kemiskinan. Ketika tingkat pendapatan Indonesia naik menjadi negara berpendapatan menengah atas pada 2023, Bank Dunia menaikkan ambang batas kemiskinan yang digunakan dari US$4,20 menjadi US$8,30 per orang per hari.

Dengan ambang batas yang lebih tinggi, secara alami lebih banyak orang berada di bawahnya. Namun, hal tersebut tidak berarti mereka menjadi lebih miskin.

Angka US$8,30 juga mencerminkan standar hidup kelompok negara berpendapatan menengah atas yang luas, termasuk negara-negara dengan pendapatan per kapita hingga hampir tiga kali lipat dari Indonesia. Karena itu, angka tersebut menetapkan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar hidup yang berlaku di Indonesia.

Kedua ukuran tersebut juga memperlakukan perubahan harga dari waktu ke waktu dengan cara berbeda. BPS menyesuaikan garis kemiskinannya seiring perubahan pola konsumsi dan standar hidup, sedangkan Bank Dunia menerapkan standar internasional yang tetap dan menyesuaikannya dengan inflasi.

Untuk pemantauan kemajuan Indonesia serta perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, ukuran yang ditetapkan BPS dinilai paling relevan.

Berdasarkan ukuran BPS, tingkat kemiskinan Indonesia turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.

Sementara untuk gambaran global, estimasi Bank Dunia tahun 2025 menunjukkan 3,7 persen penduduk Indonesia berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem, 15,5 persen berada di bawah garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah, dan 64,1 persen berada di bawah garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas.

BPS dan Bank Dunia menegaskan kedua ukuran tersebut menggunakan data dasar yang sama, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda. BPS mengukur kemiskinan dalam konteks Indonesia sehingga bermanfaat untuk pemantauan kemajuan dan kebijakan dalam negeri. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup antarnegara.

Keduanya dinilai tidak lebih “benar” satu sama lain karena memiliki tujuan berbeda dan memberikan perspektif yang saling melengkapi mengenai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. (ZAK)