RAPAT PARIPURNA DPRD SIDOARJO: KETENAGAKERJAAN, PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH, DAN DINAMIKA ALAT KELENGKAPAN DEWAN

SIDOARJO, KABARGRESS.COM — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (11/8/2026), tidak hanya membahas agenda legislasi daerah. Forum tersebut juga menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda), sekaligus mengumumkan perubahan susunan alat kelengkapan DPRD masa jabatan 2024-2029.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih dan dihadiri Wakil Ketua DPRD H. Suyarno, Wakil Bupati Hajah Mimik Idayana, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta 26 anggota DPRD Sidoarjo.

Agenda pertama adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Raperda tersebut berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur sekaligus memperkuat penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo.

Persoalan ketenagakerjaan memiliki posisi penting bagi Sidoarjo sebagai salah satu daerah dengan aktivitas industri dan dunia usaha yang cukup berkembang. Karena itu, pembahasan regulasi ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut aspek administratif pemerintahan, tetapi juga menyentuh kepentingan pekerja, perusahaan, dan iklim investasi daerah.

Pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda. Melalui forum tersebut, setiap fraksi dapat memberikan catatan, masukan, maupun pertanyaan terhadap substansi regulasi sebelum pembahasan berlanjut pada tahapan berikutnya.

Agenda berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perubahan regulasi mengenai perangkat daerah berkaitan dengan struktur birokrasi pemerintahan. Penyesuaian organisasi perangkat daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik, efektivitas kelembagaan, pembagian kewenangan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Dalam konteks tersebut, pandangan fraksi menjadi bagian dari fungsi kontrol DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Perubahan struktur birokrasi diharapkan tidak berhenti pada perubahan nomenklatur, tetapi memiliki konsekuensi terhadap peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Selain dua agenda legislasi tersebut, rapat paripurna juga mengumumkan perubahan susunan alat kelengkapan DPRD Sidoarjo masa jabatan 2024-2029. Perubahan itu merupakan bagian dari dinamika kelembagaan DPRD dalam menjalankan pembagian tugas dan fungsi antaranggota.

Dalam rancangan keputusan yang dibacakan, salah satu perubahan menyangkut pergantian nama anggota dalam susunan alat kelengkapan dewan. 

Perubahan tersebut secara administratif menjadi dasar bagi anggota DPRD untuk menjalankan tugas pada alat kelengkapan masing-masing. Namun, secara politik kelembagaan, perubahan komposisi tersebut juga memperlihatkan bahwa konfigurasi internal DPRD dapat mengalami penyesuaian selama masa jabatan berlangsung.

Alat kelengkapan DPRD memiliki posisi strategis karena menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui komisi dan badan DPRD, pembahasan berbagai persoalan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dilakukan secara lebih spesifik.

Karena itu, perubahan komposisi alat kelengkapan dewan perlu dilihat dalam kerangka peningkatan efektivitas kerja lembaga. Anggota yang memperoleh penugasan baru dituntut mampu memahami persoalan di bidang masing-masing dan membawa kepentingan masyarakat dalam setiap pembahasan.

Rapat paripurna tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana tiga ranah kerja DPRD berjalan dalam satu forum, yakni pembentukan regulasi, pengawasan terhadap struktur pemerintahan daerah, dan penataan internal kelembagaan DPRD.

Setelah seluruh agenda disampaikan, pimpinan rapat menyatakan rangkaian pembahasan telah selesai. Forum kemudian ditutup dengan ucapan hamdalah. Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai agenda yang telah dibahas tidak berhenti sebagai keputusan administratif, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo. (Ery)