Oleh: Mas Hery
Pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Kehadirannya bukan untuk menjadi corong kekuasaan atau alat kepentingan politik tertentu, melainkan menjadi penyampai informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketika pers kehilangan independensinya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif, media sering kali berada dalam pusaran tarik-menarik kepentingan. Tidak sedikit pihak yang berupaya memanfaatkan media untuk membangun citra, menyerang lawan politik, atau menggiring opini publik. Kondisi seperti ini menjadi ujian besar bagi integritas insan pers.
Independensi merupakan roh utama profesi jurnalistik. Independensi berarti media memiliki kebebasan menentukan sikap redaksional berdasarkan fakta dan kepentingan publik, bukan atas tekanan pemilik modal, elite politik, ataupun kelompok kepentingan lainnya.
Pers yang independen tetap memiliki hak untuk memberikan kritik kepada pemerintah, partai politik, lembaga negara, maupun organisasi masyarakat. Kritik tersebut harus lahir dari proses jurnalistik yang profesional, melalui verifikasi, konfirmasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap fakta.
Sebaliknya, media yang sengaja membangun narasi demi kepentingan politik tertentu akan kehilangan fungsi kontrol sosialnya. Berita berubah menjadi propaganda, sedangkan informasi berubah menjadi instrumen untuk memengaruhi persepsi masyarakat secara tidak objektif.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Kemerdekaan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab moral, hukum, dan etika profesi.
Kode Etik Jurnalistik juga mengamanatkan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Prinsip ini menjadi fondasi agar masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas.
Dalam praktiknya, independensi media sering menghadapi tantangan yang tidak ringan. Intervensi politik, kepentingan ekonomi, hingga persaingan bisnis media dapat memengaruhi ruang redaksi. Oleh sebab itu, profesionalisme wartawan dan komitmen perusahaan pers menjadi benteng utama menjaga marwah jurnalistik.
Masyarakat pun memiliki peran penting. Publik perlu semakin kritis dalam menyaring informasi, membandingkan berbagai sumber berita, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif maupun manipulatif.
Media yang sehat tidak dibangun atas keberpihakan kepada penguasa ataupun oposisi. Keberpihakannya adalah kepada fakta, kepentingan publik, dan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pers tetap mampu menjalankan fungsi edukasi, informasi, kontrol sosial, dan perekat kehidupan berbangsa.
Sejarah menunjukkan bahwa pers yang tunduk kepada kepentingan politik pada akhirnya kehilangan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, media yang menjaga independensi akan memperoleh legitimasi publik karena konsisten mengutamakan kebenaran daripada kepentingan sesaat.
Kepercayaan publik merupakan aset paling berharga bagi setiap perusahaan pers. Sekali kepercayaan itu hilang akibat pemberitaan yang tidak objektif atau sarat kepentingan, proses untuk memulihkannya membutuhkan waktu yang panjang dan kerja jurnalistik yang sungguh-sungguh.
Karena itu, seluruh insan pers perlu terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberanian moral untuk mengatakan yang benar berdasarkan fakta. Pers tidak boleh menjadi alat mobilisasi politik, melainkan tetap berdiri sebagai pengawas kekuasaan dan pelayan kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, demokrasi yang sehat membutuhkan pers yang merdeka, independen, dan bertanggung jawab. Pers jangan dikapitalisasi untuk kepentingan politik. Media harus tetap menjadi rumah bagi kebenaran, ruang bagi keberagaman pendapat, serta penjaga nurani publik demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, dan bermartabat.
Penulis wartawan KABARGRESS.COM
Reviewed by KabarGress.com
on
Agustus 06, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: