Oleh: Mas Hery
Sebuah negara tidak selalu hancur karena perang, kekurangan sumber daya alam, atau rakyatnya tidak berpendidikan. Negara bisa mulai runtuh ketika orang-orang yang tidak kompeten memperoleh kekuasaan, orang-orang yang kompeten kehilangan ruang, data dipoles untuk menyenangkan penguasa, dan transparansi dianggap sebagai gangguan. Pada titik itu, yang mengalami kemunduran bukan hanya pemerintahan, melainkan kualitas institusi negara.
Kekayaan alam memang dapat menjadi modal besar pembangunan. Minyak, gas, mineral, hutan, tambang, laut, lahan pertanian, hingga bonus demografi merupakan aset strategis. Namun semua itu bukan jaminan kemajuan. Tanpa tata kelola yang baik, kekayaan justru dapat menjadi sumber rente, konflik kepentingan, oligarki ekonomi, dan perebutan akses politik. Negara akhirnya kaya di atas kertas, tetapi miskin dalam kualitas pelayanan publik.
Karena itu, tiga prinsip penting ," teknokrasi, meritokrasi, dan transparansi tidak boleh dipandang sebagai jargon administratif. Pasalnya ketiganya merupakan fondasi kapasitas negara. Teknokrasi memastikan kebijakan dibangun berdasarkan data, ilmu pengetahuan, perencanaan, dan kalkulasi risiko. Meritokrasi memastikan jabatan publik diisi berdasarkan kompetensi dan rekam jejak. Transparansi memastikan kekuasaan dapat diperiksa oleh publik dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
Persoalan muncul ketika politik praktis mulai menggantikan pertimbangan profesional. Kebijakan publik tidak lagi terutama ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, tetapi oleh kalkulasi kepentingan. Jabatan bukan lagi arena pengabdian dan kompetensi, akan tetapi hadiah bagi loyalitas. Birokrasi pun perlahan belajar bahwa menyampaikan fakta yang tidak menyenangkan penguasa jauh lebih berisiko daripada menyampaikan laporan yang menyenangkan atasan.
Di sinilah kerusakan psikologis institusi dimulai. Pegawai yang kritis memilih diam. Para ahli enggan berbicara. Birokrat lebih sibuk membaca arah angin politik daripada membaca data. Mereka tidak lagi bertanya, “Apa yang benar bagi publik?” tetapi, “Apa yang aman bagi karier saya?” Ketika perilaku seperti ini menjadi kebiasaan, negara memasuki fase berbahaya: kepatuhan mulai menggantikan kompetensi.
Meritokrasi yang digantikan patronase juga menciptakan efek berantai. Orang yang memperoleh jabatan karena kedekatan politik cenderung mempertahankan jaringan yang mengangkatnya. Mereka membutuhkan loyalitas bawahan, bukan keberanian profesional. Akibatnya, organisasi semakin dipenuhi orang-orang yang pandai menyesuaikan diri, sementara mereka yang memiliki kapasitas tetapi tidak pandai melakukan kompromi politik perlahan tersingkir.
Dalam perspektif hukum tata kelola pemerintahan, kondisi tersebut bukan persoalan sepele. Kekuasaan publik harus berjalan dalam koridor hukum, asas pemerintahan yang baik, akuntabilitas, keterbukaan, serta mekanisme pengawasan. Negara hukum tidak cukup hanya memiliki banyak peraturan. Yang jauh lebih penting adalah apakah hukum benar-benar mampu membatasi kekuasaan dan memastikan keputusan publik dapat diuji secara objektif.
Transparansi karena itu bukan musuh pemerintah. Justru pemerintahan yang bekerja dengan benar seharusnya tidak takut terhadap keterbukaan. Anggaran yang transparan, proses pengadaan yang dapat diperiksa, data kebijakan yang dapat diuji, serta informasi publik yang mudah diakses merupakan instrumen untuk menjaga kepercayaan. Sebaliknya, ruang gelap dalam administrasi publik selalu menyediakan tempat yang nyaman bagi konflik kepentingan.
Begiu pula dengan khorupsi. Saya kira korupsi juga tidak semata-mata persoalan moral individu. Tapi berkaitan dengan desain institusi. Ketika pengawasan lemah, informasi tertutup, konflik kepentingan tidak dikendalikan, dan hukuman tidak konsisten, sistem menciptakan peluang bagi u kekuasaan. Karena itu, memberantas korupsi tidak cukup hanya menangkap pelaku. Negara juga harus memperbaiki mekanisme yang memungkinkan praktik tersebut terus berulang.
Ironisnya, negara dengan sumber daya alam melimpah justru dapat terjebak dalam apa yang dikenal sebagai resource curse. Kekayaan alam menghasilkan penerimaan besar, tetapi tidak otomatis melahirkan produktivitas, industri bernilai tambah, pendidikan berkualitas, atau kesejahteraan yang merata. Tanpa institusi yang kuat, rente sumber daya justru dapat menjadi magnet bagi perebutan pengaruh antara elite politik dan ekonomi.
Kemunduran sistemik biasanya tidak datang seperti badai. Ia muncul perlahan melalui kompromi-kompromi kecil: pelanggaran aturan yang dibiarkan, jabatan yang diberikan kepada orang yang salah, data yang dimanipulasi, kritik yang dicurigai, konflik kepentingan yang ditoleransi, dan lembaga pengawasan yang dilemahkan. Lama-kelamaan masyarakat terbiasa dengan ketidaknormalan. Yang salah dianggap biasa, sementara yang mencoba meluruskan keadaan justru dianggap mengganggu stabilitas.
Pada tahap yang lebih serius, negara mulai mengalami kehilangan kapasitas. Bukan karena tidak mempunyai orang pintar, tetapi karena orang pintar tidak lagi dipercaya untuk mengambil keputusan. Perguruan tinggi menghasilkan banyak sarjana, lembaga negara memiliki banyak ahli, tetapi keputusan strategis bisa saja tetap ditentukan oleh kepentingan jangka pendek. Inilah paradoks pembangunan: sumber daya manusia bertambah, tetapi kapasitas institusional justru menyusut.
Budaya politik kemudian mempunyai peran yang sangat menentukan. Jika masyarakat terlalu lama melihat kekuasaan sebagai transaksi jabatan sebagai hadiah, proyek sebagai keuntungan kelompok, dan kritik sebagai permusuhan maka patronase akhirnya menjadi budaya. Pada saat itu, perubahan tidak cukup dilakukan dengan mengganti pejabat. Yang harus diperbaiki sistem insentif, kultur birokrasi, kualitas partisipasi publik, independensi pengawasan, serta keberanian institusi untuk mengatakan tidak kepada kekuasaan.
Sebab itu, ukuran kemajuan sebuah negara tidak semestinya hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan fisik, besarnya investasi, atau melimpahnya sumber daya alam. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah negara mampu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, mengambil keputusan berdasarkan bukti, membuka informasi kepada masyarakat, menegakkan hukum secara adil, dan mengoreksi kesalahan sebelum kesalahan itu berubah menjadi bencana.
Menurut pendapat penulis ,pada akhirnya, negara tidak akan menjadi kuat hanya karena memiliki tanah yang kaya, tambang yang melimpah, laut yang luas, dan jutaan manusia berpendidikan. Kekayaan membutuhkan institusi; kekuasaan membutuhkan pengawasan; birokrasi membutuhkan meritokrasi; dan pembangunan membutuhkan teknokrasi. Tanpa transparansi, semuanya mudah dibajak oleh kepentingan sempit. Negara yang gagal menjaga ketiganya mungkin masih tampak gagah dari luar, tetapi perlahan keropos dari dalam.
Dan ketika rakyat mulai percaya bahwa yang menentukan bukan lagi kompetensi, hukum, dan kebenaran, namun kedekatan dengan kekuasaan, sesungguhnya kemunduran sebuah negara sudah dimulai bukan karena negeri itu miskin, tetapi karena negeri yang kaya telah kehilangan cara yang waras untuk mengelola kekayaannya sendiri.
Penulis Wartawan KabarGress.com
Reviewed by KabarGress.com
on
Agustus 22, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: