SIDOARJO, KABARGRESS.COM — Sebanyak 254 kepala sekolah SD dan SMP negeri di Kabupaten Sidoarjo dikukuhkan Bupati Sidoarjo Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (12/8/2026). Pengukuhan tersebut merupakan bagian dari proses mutasi dan promosi jabatan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Dalam arahannya, Subandi meminta para kepala sekolah memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Menurut dia, setiap anak harus memperoleh kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan yang bermutu.
“Bapak dan Ibu kepala sekolah, ingatlah bahwa jabatan ini bukan sekadar posisi, melainkan amanah sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif, dan penentu arah perubahan,” kata Subandi di hadapan para kepala sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo.
Ia menegaskan, jabatan kepala sekolah bukan ruang untuk mencari kenyamanan. Posisi tersebut menuntut tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia di Sidoarjo.
Subandi mengatakan sekolah yang maju membutuhkan kepemimpinan yang mampu menggerakkan guru, memastikan setiap anak memperoleh pendidikan berkualitas, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik. Pendidikan, kata dia, menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan Sidoarjo 2025–2030.
Karena itu, kepala sekolah diminta mendukung program prioritas pemerintah daerah, termasuk program 20.000 beasiswa pendidikan. Program tersebut diarahkan untuk memastikan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Subandi juga mengingatkan kepala sekolah agar bijak dalam melaksanakan kegiatan outdoor learning (ODL). Kegiatan pembelajaran di luar kelas, menurut dia, perlu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan tidak harus dilakukan di tempat yang jauh. “Tidak usah jauh-jauh. Yang penting teman-teman mampu,” ujarnya.
Perhatian juga diberikan terhadap program revitalisasi sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat. Kepala sekolah yang mendapat tanggung jawab mengelola program tersebut diminta memastikan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi dan dilakukan dengan komunikasi yang baik bersama pihak pelaksana.
Subandi mengingatkan kepala sekolah agar tidak tersangkut persoalan hukum akibat kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Ia meminta Inspektorat Kabupaten Sidoarjo memberikan pendampingan, terutama bagi kepala sekolah yang baru menjalankan tugas dan membutuhkan adaptasi dalam pengelolaan program swakelola.
“Silakan Pak Inspektur kasih pendampingan. Biarkan teman-teman kepala sekolah ini betul-betul mendapat pendampingan dalam program perbaikan yang ada di sekolahnya agar selesai dengan baik,” kata Subandi.
Pada kesempatan itu, Subandi juga menegaskan pengisian jabatan kepala sekolah bebas dari titipan maupun gratifikasi. Ia menyatakan tidak boleh ada transaksi dalam proses pengisian jabatan. Jika terbukti terjadi gratifikasi, sanksi tegas akan diberikan, termasuk pemberhentian sebagai ASN dan guru.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Netti Lastiningsih menjelaskan, dari 254 kepala sekolah yang dikukuhkan, sebanyak 90 kepala SD negeri merupakan hasil promosi. Sementara untuk kepala SMP negeri, terdapat 12 orang yang mendapat promosi dan 15 orang mengalami mutasi ke sekolah lain.
Netti mengatakan proses seleksi dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai seleksi administrasi hingga wawancara. Penilaian dilakukan Tim Penilai Kinerja dan Pejabat Pembina Kepegawaian, sebelum ditetapkan melalui keputusan Bupati. Selanjutnya, proses administrasi disinkronkan melalui aplikasi SIM KSPSTK milik Kemendikdasmen dan aplikasi BKN hingga terbit pertimbangan teknis (pertek) sebagai dasar pengukuhan. (Ery)
Reviewed by KabarGress.com
on
Agustus 12, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: