Menteri HAM RI Natalius Pigai Soroti Kasus 210 Siswa Keracunan MBG di Surabaya, Desak Evaluasi Total SPPG

Surabaya, KABARGRESS.com – Natalius Pigai melakukan kunjungan dan rapat koordinasi bersama DPRD Kota Surabaya menyusul kasus keracunan massal yang menimpa sekitar 210 siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan tersebut, Pigai menegaskan bahwa insiden itu merupakan masalah serius dan tidak boleh dianggap sepele.

Dalam rapat yang dihadiri pimpinan DPRD, OPD Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, Badan Gizi Nasional (BGN), serta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Pigai menyampaikan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan membentuk generasi Indonesia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Pigai, Presiden Prabowo Subianto telah lama memikirkan konsep program makan bergizi gratis sejak masih menjadi perwira muda pada era 1990-an. Ia menilai program tersebut bukan sekadar kebijakan politik menjelang pemilu, melainkan lahir dari gagasan jangka panjang untuk menciptakan generasi yang “kenyang, sehat, dan pintar”.

“Orientasi program ini bukan hanya mengatasi stunting atau persoalan sosial sesaat, tetapi membangun manusia Indonesia yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter,” ujar Pigai waktu rapat di ruang Paripurna DPRD Kota Surabaya, Rabu (13/05/26). 

Dalam keterangannya usai rapat, Pigai mengungkapkan bahwa satu SPPG diketahui menangani 13 sekolah, dan dari jumlah tersebut sembilan sekolah terdampak kasus keracunan makanan.

Ia menyebut fakta tersebut menunjukkan bahwa sumber masalah berasal dari satu dapur produksi yang sama.

“SPPG sangat tidak profesional dan tidak layak, tetapi tetap beroperasi. Satu SPPG menangani 13 sekolah dan sembilan sekolah terpapar keracunan. Artinya dapat disimpulkan keracunan disebabkan kelalaian dari satu SPPG,” tegasnya.

Pigai bahkan menyatakan kondisi fasilitas dapur MBG yang dijelaskan saat rapat sangat memprihatinkan untuk ukuran Kota Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta.

Ia menyoroti persoalan sanitasi, higienitas, hingga dugaan lemahnya pengawasan operasional harian. Menurutnya, fasilitas tersebut “tidak layak” dan perlu evaluasi menyeluruh.

Pigai juga mengkritik lemahnya sistem pengawasan dan quality control dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai belum ada sistem pelaporan baku dan inspeksi rutin yang ketat dari Badan Gizi Nasional maupun koordinator wilayah di daerah.

Menurutnya, pelaksanaan program sebesar MBG seharusnya memiliki sistem ceklis harian seperti di negara-negara maju, mulai dari kebersihan dapur, suhu penyimpanan makanan, higienitas, hingga distribusi makanan kepada siswa.

“Program ini melayani lebih dari 60 juta anak Indonesia. Tidak bisa dijalankan secara asal-asalan tanpa pengawasan yang disiplin,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan laporan sukarela dari pihak pelaksana, tetapi harus disertai inspeksi langsung secara berkala.

Salah satu poin utama yang disampaikan Pigai adalah adanya “missing link” antara Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini belum memiliki peran yang jelas dalam struktur pelaksanaan MBG sehingga muncul kesan bahwa program tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Pigai menilai kondisi itu membuat pengawasan dan rasa tanggung jawab daerah terhadap program MBG menjadi lemah.

“Saya menemukan pemerintah daerah hanya bergerak atas dasar solidaritas, bukan karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab resmi dalam struktur program,” ujarnya.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah daerah dilibatkan secara aktif, bahkan mengusulkan pembentukan Dinas Gizi Daerah agar program MBG dapat berjalan berkelanjutan meskipun terjadi pergantian pemerintahan.

Menurut Pigai, keterlibatan daerah penting karena pemerintah daerah memiliki sistem birokrasi, pengawasan, anggaran, personel, serta fasilitas yang dapat mendukung keberhasilan program.

Terkait SPPG yang diduga menjadi sumber keracunan, Pigai menyatakan operasionalnya sudah layak dihentikan sementara sambil dilakukan evaluasi.

Ia mengaku prihatin setelah melihat langsung kondisi fasilitas produksi makanan yang menurutnya tidak memenuhi standar pelayanan.

“Kalau melihat fakta ilmiah dari Dinas Kesehatan dan kondisi di lapangan, tempat itu sudah layak dihentikan sementara,” katanya.

Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa perbaikan program harus dilakukan tanpa menghentikan cita-cita besar MBG. Ia meminta seluruh pihak tetap optimistis karena program tersebut dinilai penting bagi masa depan generasi Indonesia.

“Jangan pesimis terhadap program ini. Anak-anak inilah yang suatu hari nanti akan memimpin Indonesia,” tutupnya. (ZAK)