DPRD Sidoarjo Gelar Hearing Bersama Forum BPD, Bahas Pilkades hingga Persoalan Lahan KDMP

Sidoarjo, KABARGRESS.com – Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar audiensi bersama Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sidoarjo di Ruang Rapat Komisi, guna membahas berbagai isu strategis di tingkat desa, mulai dari pelaksanaan Pilkades 2026 hingga persoalan lahan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Rapat dipimpin oleh Raymond Tara Wahyudi, S.T. selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo dan dihadiri langsung oleh H. Rizza Ali Faizin, M.Pd.I. selaku Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo serta hadir juga jajaran anggota Komisi A lainnya. Selain itu, Hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Probo Agus Sunarno, S.Sos., MM. serta Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sigit Setiawan beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Raymond Tara Wahyudi, S.T. menegaskan bahwa DPRD terbuka terhadap berbagai aspirasi dari desa. Ia juga mengingatkan pentingnya kejelasan dalam penyampaian materi audiensi agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

“Forum ini adalah ruang musyawarah. Semua pihak bebas menyampaikan pendapat, namun tetap dalam koridor yang jelas sesuai kewenangan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A, H. Rizza Ali Faizin, M.Pd.I., menekankan bahwa persoalan desa merupakan isu yang dinamis dan kompleks. Ia menyebutkan bahwa komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BPD sangat penting untuk mencari solusi bersama.

“Permasalahan desa tidak ada habisnya. Dengan forum seperti ini, kita harapkan ada solusi konkret untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam Hearing tersebut, Ketua Forum BPD, Sigit Setiawan menyoroti pelaksanaan Pilkades serentak yang dijadwalkan pada 24 Mei 2026 di 80 desa. Ia menyoroti adanya perbedaan aturan antara Peraturan Bupati dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, khususnya terkait kewajiban mundur bagi perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Menurutnya, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik di lapangan jika tidak segera diperjelas. “Kami berharap ada ketegasan sebelum hari pemungutan suara, agar tidak menimbulkan polemik dan potensi konflik di desa,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD, Probo Agus Sunarno, S.Sos., MM. menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ia menyebut, untuk kasus tertentu—khususnya perangkat desa yang ditetapkan sebagai calon setelah terbitnya PP—wajib mengundurkan diri, namun pelaksanaannya masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat.

“Kami berhati-hati karena ini menyangkut aspek hukum dan administrasi. Kami menunggu surat resmi dari Kemendagri agar keputusan yang diambil memiliki dasar kuat,” jelasnya.

Selain Pilkades, Forum BPD juga membahas kendala pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), khususnya terkait ketersediaan lahan di sejumlah desa. Diketahui, masih terdapat lebih dari 100 desa yang belum memiliki lahan memadai.

menyikapi hal tersebut, Probo menjelaskan bahwa pembangunan KDMP merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga tetap harus berjalan. Pemerintah daerah bersama Forkopimda telah memberikan jaminan hukum agar pelaksanaan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Jika desa tidak memiliki lahan, dapat menggunakan lahan milik pemerintah daerah, provinsi, pusat, atau bahkan BUMN,” terangnya.

Namun demikian, sejumlah perwakilan BPD mengeluhkan beban biaya tambahan seperti pengurukan lahan yang dinilai memberatkan desa, mengingat keterbatasan anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas PMD menjelaskan rencana peningkatan kesejahteraan anggota BPD, termasuk kenaikan tunjangan serta skema jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Ke depan, tidak hanya kepala desa, tetapi perangkat desa dan BPD juga akan mendapatkan perhatian dalam hal kesejahteraan, termasuk jaminan hari tua,” ungkap Probo.

Rapat berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta forum. Komisi A DPRD Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan, khususnya terkait regulasi Pilkades dan pelaksanaan program strategis di desa.

Komisi A harapan agar sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BPD terus terjalin demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik di Kabupaten Sidoarjo. (ZAK)