Surabaya, KABARGRESS.com — DPRD Kota Surabaya menggelar rapat bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Kota Surabaya. Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Surabaya, Rabu (13/05/2026), dengan menghadirkan berbagai pihak mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, hingga perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam pembukaan rapat, Arif Fathoni, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, yang dalam hal ini juga menjadi pimpinan rapat menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa para siswa. DPRD menilai program MBG merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, sehingga pelaksanaannya harus dijaga agar tidak menimbulkan trauma di masyarakat.
“Kita prihatin atas musibah yang menimpa anak-anak kita. Mudah-mudahan seluruh korban segera pulih dan dapat kembali mengikuti proses belajar mengajar,” ujar Toni, sapaan akrabnya.
Lalu dalam kesempatan berikutnya, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Surabaya, Kusmayanti, menjelaskan bahwa jumlah korban terus berkembang hingga mencapai 210 orang.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah menjalani rawat jalan dan dinyatakan membaik, sementara tujuh siswa masih menjalani rawat inap.
Menurut Kusmayanti, sekolah yang terdampak mencapai 10 sekolah di wilayah Surabaya.
Ia menyebut kejadian mulai diketahui pada Senin (11/05/2026) sekitar pukul 09.40 WIB setelah sejumlah siswa mengalami mual dan muntah usai mengonsumsi MBG.
Menu yang disajikan saat itu terdiri dari, nasi putih, olahan daging, tahu goreng, tumis wortel dan buncis, serta buah jeruk. Namun hingga rapat berlangsung, hasil laboratorium resmi masih belum keluar.
“Kami belum bisa memastikan penyebab utama sebelum hasil laboratorium keluar,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kusmayanti mengakui adanya dugaan kesalahan penerapan standar operasional prosedur (SOP) di dapur penyedia MBG.
Menurut hasil pemeriksaan internal sementara, petugas ahli gizi tidak berada di lokasi saat bahan baku datang sehingga pengawasan kualitas bahan tidak maksimal.
Selain itu, sampel makanan yang seharusnya diamankan untuk pemeriksaan laboratorium mengalami kerusakan karena dikeluarkan dari lemari pendingin tanpa perlakuan khusus.
Akibatnya, hanya sampel daging yang masih dapat diuji oleh laboratorium Dinas Kesehatan.
“Terjadi kesalahan penerapan SOP. Sampel makanan seharusnya dijaga dalam kondisi tertentu agar tetap layak diperiksa,” jelasnya.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, pihak SPPG menyatakan bahwa dapur SPPG Bubutan yang diduga menjadi sumber kasus akan dihentikan sementara operasionalnya hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
“Kami akan melakukan suspend terhadap SPPG tersebut sampai seluruh persyaratan dan standar dipenuhi,” ujar Kusmayanti.
Ia juga memastikan pengawasan terhadap seluruh dapur MBG di Jawa Timur akan diperketat melalui inspeksi mendadak secara berkala.
Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, memaparkan hasil investigasi awal terhadap dapur SPPG yang menjadi penyedia MBG.
Ia mengungkapkan sejumlah temuan yang dinilai berpotensi menyebabkan kontaminasi makanan, di antaranya, proses pencairan daging beku dilakukan di area terbuka, banyak lalat di area dapur, pintu dapur tanpa penghalang plastik, adanya celah yang memungkinkan tikus masuk, serta penyimpanan bahan matang bercampur dengan bahan mentah.
Dinas Kesehatan juga menemukan bahwa dapur tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Hasil inspeksi memperoleh nilai 81,85 dengan kategori tidak memenuhi syarat,” ungkap dr. Billy.
Ia menjelaskan bahwa dugaan sementara mengarah pada kontaminasi bakteri seperti Staphylococcus aureus atau Bacillus cereus, namun kepastian penyebab masih menunggu hasil laboratorium yang diperkirakan keluar dalam lima hingga tujuh hari.
Sejumlah anggota Komisi D DPRD Surabaya menyampaikan kritik keras terhadap tata kelola pelaksanaan MBG.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menilai syarat higienitas dan sertifikasi harus menjadi prioritas sebelum dapur diizinkan beroperasi.
“Kalau SLHS sudah dimiliki, saya yakin kejadian seperti ini bisa diminimalisir,” katanya.
Anggota Komisi D lainnya, Imam Syafi’i, bahkan menyebut kasus tersebut berpotensi dikaji sebagai bentuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia karena negara dinilai lalai melindungi hak anak atas pangan yang aman.
Ia juga menyoroti minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam pengawasan dapur MBG. “Jangan sampai MBG dipelesetkan menjadi makan beracun gratis,” tegasnya.
Selain itu, mayoritas anggota Komisi D lainnya meminta agar dilakukan pendampingan psikologis bagi siswa korban, evaluasi menyeluruh seluruh dapur MBG di Surabaya, pelatihan keamanan pangan bagi petugas dapur, hingga percepatan sertifikasi higienitas.
Rapat berlangsung terbuka dan penuh sorotan publik. DPRD Kota Surabaya, yang diwakilkan oleh Arif Fathoni berharap, kejadian di Surabaya menjadi evaluasi nasional agar program MBG tetap berjalan dengan baik tanpa mengorbankan keselamatan siswa.
DPRD Surabaya menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan mulia, namun implementasinya harus memenuhi standar keamanan pangan secara ketat.
“Program ini harus sukses, tetapi keamanan anak-anak adalah prioritas utama,” pungkas Toni. (ZAK)
Reviewed by KabarGress.com
on
Mei 13, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: