Surabaya, KABARGRESS.com – Pengelola Pasar Benowo mengadukan tingginya biaya sewa lahan kepada Komisi B DPRD Kota Surabaya dalam hearing yang digelar pada Selasa (31/03/26). Keluhan ini muncul setelah status lahan pasar diketahui menjadi aset milik Pemerintah Kota Surabaya.
Patno, selaku pengurus Pasar Benowo, mengaku baru mengetahui perubahan status kepemilikan lahan tersebut pada tahun 2025. Ia menyebut, sebelumnya pihak pengelola tidak memahami bahwa lahan yang digunakan telah menjadi aset pemerintah kota.
“Saya tahunya baru tahun 2025 kemarin. Setelah itu saya dipanggil oleh kejaksaan terkait sewa lahan, dan kami diminta bekerja sama dengan kejaksaan serta BPKAD,” ujar Patno.
Dalam proses tersebut, pengelola diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya membentuk koperasi. Menurut Patno, skema ini berpengaruh pada besaran biaya sewa yang harus dibayarkan.
“Kalau tidak berbentuk koperasi, sewanya bisa lebih dari Rp1 miliar. Karena kami membangun dan mengelola sendiri, akhirnya dikenakan sekitar Rp400 juta. Namun angka itu masih kami rasa berat,” jelasnya.
Patno menambahkan, kondisi pasar yang saat ini relatif sepi turut menjadi pertimbangan pengelola dalam mengajukan keringanan. Ia menyebut persaingan dengan pasar online membuat pendapatan menurun drastis.
“Pasar sekarang sepi, kalah dengan yang online. Retribusi saja hanya sekitar Rp2.000 per hari untuk kebersihan, dan itu juga kami tanggung sendiri,” katanya.
Pengelolaan Pasar Benowo sendiri tergolong masih baru, yakni sekitar satu tahun. Hingga saat ini, proses negosiasi terkait besaran sewa masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan final.
Menanggapi aduan tersebut, Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo meminta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) untuk memberikan pendampingan kepada pengelola, khususnya dalam hal administrasi dan pelaporan.
“Kita lihat perkembangannya dalam tiga bulan ke depan setelah dibina. Jika manajemen membaik dan ada terobosan, mungkin ada jalan keluar. Namun, pengelola tidak bisa santai-santai karena ada beban kewajiban yang harus dipenuhi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinkopumdag Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewajiban untuk membina koperasi, termasuk mengelola Pasar Benowo.
“Kami memang berkewajiban membina seluruh koperasi, baik dari sisi pengelolaan usaha, kesesuaian dengan ketentuan, hingga pelaporan seperti RAT,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembinaan telah dilakukan sejak koperasi dibentuk dan akan terus berlanjut guna memastikan pengelolaan berjalan sesuai aturan.
Terkait kemungkinan penyesuaian nilai sewa, hingga kini belum ada keputusan. Pemerintah kota disebut akan menurunkan tim appraisal untuk melakukan evaluasi ulang terhadap nilai sewa yang dinilai memberatkan pengelola. (ZAK)
Reviewed by KabarGress.com
on
Maret 31, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: