Jatim Siaga Kemarau, Pemprov dan BNPB Perkuat Antisipasi Kekeringan

Surabaya, kabargress.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan dampak hidrometeorologi dan potensi bencana musim kemarau. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/3/2026).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, kondisi saat ini menunjukkan anomali cuaca, di mana banjir masih terjadi di beberapa wilayah, namun ancaman kekeringan sudah mulai muncul.

“Ini menjadi bagian penting karena hari ini kita masih melihat banjir di beberapa titik. Tapi saat yang sama pun kita sudah harus bersiap. Dari BMKG itu ada kemungkinan April ini beberapa daerah sudah mulai kekeringan,” ujar Khofifah.

Ia menambahkan, sejumlah wilayah seperti Tuban telah mengalami kekeringan, yang diperkirakan akan meningkat pada Mei hingga mencapai puncaknya pada Agustus 2026.

“Bahkan juga hari ini di Tuban juga ada daerah yang mengalami kekeringan. Nanti akan terus meningkat di bulan Mei dan sampai Agustus. Ini prediksi dari BMKG ini puncak kekeringan,” katanya.

Gubernur Khofifah menegaskan, kondisi ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Jawa Timur sebagai lumbung pangan diharapkan tetap mampu menjaga produksi pertanian, khususnya padi dan beras.

“Kita berharap indeks pertanaman (IP) Jawa Timur 2,7. Tapi ada daerah yang 3,5 seperti Ngawi. Maka menyiapkan sumur-sumur dalam untuk irigasi di sawah-sawah, supaya indeks pertanaman kita tidak turun,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa rakor ini difokuskan pada kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.

“Kenapa sudah dibicarakan saat ini? Karena prediksi BMKG juga di tahun 2026 tidak lama lagi juga masuk musim kemarau. Buktinya di Jawa Timur masih banjir, di Aceh masih banjir, tetapi di Riau itu sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan sampai hampir 3.000 hektare,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.

“Untuk mengatasi kekeringan dan kebakaran ini tidak bisa hanya satu institusi. Harus berkolaborasi dari desa sampai pemerintah pusat,” tegasnya.

Dalam rakor tersebut, disepakati sejumlah langkah antisipasi, antara lain penguatan satuan tugas darat untuk penanganan awal kebakaran, penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dan distribusi air, serta kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC).

BNPB juga menyiapkan dukungan armada udara, termasuk helikopter, guna mengantisipasi puncak kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus 2026 di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Titiknya seluruh Jawa Timur, karena prediksi BMKG puncak kemarau di Agustus itu merah semua dari Madiun sampai Banyuwangi. Sehingga kita antisipasinya dua pesawat, nanti jumlah unitnya tergantung kebutuhan nanti di lapangan,” pungkasnya. (Ci)