Surabaya, KABARGRESS.com – Pemerintah Kota Surabaya melakukan perubahan regulasi beasiswa. Jika sebelumnya beasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa berprestasi, kini fokus diberikan kepada warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan, terutama mereka yang tergolong miskin dan pra-miskin.
Eringgo Perkasa, Kepala Dinas Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, menjelaskan bahwa beasiswa kini tidak hanya berlaku bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga perguruan tinggi swasta (PTS) dan lembaga kursus yang mengembangkan minat dan bakat.
“Jika mahasiswa kuliah di PTN, PTS, atau mengikuti kursus, pemerintah kota tetap memberikan bantuan agar program ini tidak terputus dan tepat sasaran,” ujar Eringgo, Rabu (14/01/2026), saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi D DPRD Kota Surabaya.
Program ini saat ini telah mencakup 15 PTN dan 29 PTS yang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkot Surabaya. Pemerintah kota juga telah berkoordinasi dengan rektor masing-masing kampus untuk memastikan mahasiswa miskin dan pra-miskin dibebaskan dari biaya uang gedung. Selain itu, mereka menerima bantuan Rp2,5 juta per semester dan uang saku Rp300 ribu.
“Respon dari kampus swasta sangat positif. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah kota dalam memberikan keadilan pendidikan di Surabaya,” tambahnya.
Sejak 2022 hingga kini, beasiswa telah menjangkau 5.908 mahasiswa PTN. Tahun 2026, Pemkot menargetkan total penerima mencapai 23.820 mahasiswa, yang meliputi mahasiswa PTN, PTS, dan peserta kursus khusus minat dan bakat.
Bantuan sebesar Rp2,5 juta diberikan per semester. Untuk mahasiswa lama, Pemkot menyesuaikan dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing. Mahasiswa dengan UKT di bawah Rp2,5 juta menerima bantuan penuh, sedangkan yang UKT-nya lebih tinggi tetap mendapat dukungan tambahan sesuai kebutuhan.
Beberapa kampus, seperti Universitas Trunojoyo dan ITS, telah menyiapkan mekanisme penyesuaian UKT bagi mahasiswa yang mengalami perubahan kondisi ekonomi, misalnya akibat orang tua terkena PHK atau sakit.
“Jika diperlukan, perwalian baru juga lebih fleksibel. Kekurangan dana dapat diambil dari mitra beasiswa lain, berbeda dengan aturan lama yang lebih kaku,” jelas Eringgo.
Pernyataan tersebut disampaikan Komisi D DPRD Surabaya setelah bertemu dengan Disbudporapar sebagai pengelola beasiswa. Pertemuan digelar menyusul banyak laporan masyarakat yang khawatir terkait pembayaran UKT dan proses her-registrasi mahasiswa.
Menurut Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita, Pemkot telah mengirimkan surat resmi kepada 15 PTN mitra agar pembayaran UKT ditunda sementara, namun proses her-registrasi tetap berjalan lancar.
“Siswa yang sudah mendapatkan beasiswa tidak perlu khawatir. Pemerintah kota memastikan mereka tetap bisa melakukan her-registrasi,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot bersama pihak kampus memastikan mahasiswa dari keluarga tidak mampu tidak harus mengambil pinjaman online atau cara lain yang membebani secara finansial.
Bagi mahasiswa lama tahun 2025 yang berjumlah 2.437 orang dengan UKT di atas Rp2,5 juta, Pemkot menjanjikan solusi agar mereka tidak terbebani membayar selisih UKT.
“Semua tanggung jawab dikoordinasikan oleh Pemkot. Tidak ada mahasiswa yang akan diberatkan; semua proses pembayaran diatur agar aman bagi mereka,” tambahnya.
Untuk mahasiswa baru tahun 2026, sebanyak 14.000 orang sudah mendapatkan jaminan UKT flat Rp2,5 juta per semester. Sisa kuota beasiswa dari target 23.820 mahasiswa akan digunakan untuk membantu mahasiswa lama yang membutuhkan.
Peraturan wali kota yang baru juga memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa lama, termasuk mekanisme pengalihan bantuan dari kuota mahasiswa baru jika diperlukan. Pemkot akan terus memantau dan berkoordinasi dengan perguruan tinggi agar tidak ada mahasiswa yang putus kuliah akibat masalah biaya.
“Sebagian besar mahasiswa lama dengan UKT di atas Rp2,5 juta tersebar di 15 PTN, dengan jumlah terbanyak sekitar 1.800 mahasiswa berada di UNESA. Pemerintah kota diminta intens berkomunikasi dengan pihak UNESA agar solusi pembayaran dapat segera diterapkan,” jelasnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Surabaya berupaya memastikan program beasiswa “Pemuda Tangguh” berjalan lancar, tepat sasaran, dan tidak mengganggu proses akademik mahasiswa, sekaligus melindungi mereka dari beban finansial yang tidak diinginkan. (ADV/ZAK)
Reviewed by KabarGress.com
on
Januari 14, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: