SINERGI DAN KOLABORASI UNTUK MENJAGA STABILITAS, MENGAKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TIMUR, SERTA MENDORONG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI TENGAH MOMENTUM PENGUATAN KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL DAN EKONOMI KERAKYATAN

Surabaya, kabargress.com - Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan II berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, dan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, menyelenggarakan acara Temu Media dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi untuk Menjaga Stabilitas, Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, serta Mendorong Pemerataan Pembangunan di Tengah Momentum Penguatan Kebijakan Ekonomi Nasional dan Ekonomi Kerakyatan”.  

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, memaparkan 3 (tiga) topik utama, yaitu (1) perkembangan perekonomian global dan nasional, (2) perkembangan terkini dan outlook perekonomian Jawa Timur, dan (3) isu strategis terkait dengan pengendalian inflasi menjelang HBKN, percepatan dan perluasan digitalisi daerah, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.  

Ibrahim, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, juga menyampaikan mengenai ekonomi Jawa Timur Triwulan III - 2025 tumbuh 5,22% (yoy), tetap kuat sebagaimana pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,23% (yoy). Dari sisi permintaan, kondisi tersebut ditopang oleh akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara dari sisi penawaran, disokong oleh akselerasi LU Konstruksi dan Pertanian, serta akselerasi LU Jasa Pendidikan dan lnfokom. lnflasi Oktober 2025 tercatat 2,69% (yoy) dan masih dalam rentang sasaran nasional 2,5 ± 1% (yoy). Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan Sistem Pembayaran masih kondusif dan mendukung perekonomian nasional. Inflasi pada Oktober 2025 disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan (beras, daging dan telur ayam ras, serta bawang merah. Berdasarkan pola musiman saat HBKN Nataru (data historis 2019-2024), komoditas pangan (telur ayam ras, minyak goreng) dan tarif angkutan udara sering menjadi faktor penyebab inflasi Jawa Timur sehingga perlu diwaspadai. 

Dalam rangka mengendalikan inflasi saat HBKN Nataru, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian lnflasi Daerah (TPID) pada 25 November 2025 di Surabaya. HLM tersebut dikolaborasikan dengan rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) Provinsi Jawa Timur yang mengangkat tema "Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Stabilisasi Harga, dan Mempercepat Digitalisasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Berdaya Tahan". HLM tersebut merupakan komitmen Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, memperluas digitalisasi daerah sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkelanjutan. 

Selain itu, Bank Indonesia akan menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) pada 28 November 2025 yang secara nasional diselenggarakan di Jakarta dan khusus Jawa Timur di Surabaya dengan tema "Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional". Dalam agenda tahunan, akan diisi oleh arahan Presiden Republik Indonesia dan presentasi Gubernur Bank Indonesia mengenai perekonomian terkini dan proyeksi, arah kebijakan Bank Indonesia. 

Dalam paparannya, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari, menyampaikan bahwa kinerja intermediasi perbankan di Jawa Timur terus menunjukkan tren positif. Hingga September 2025, Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 4,81 persen (yoy), sementara kredit meningkat 3,58 persen (yoy). Kondisi fundamental perbankan tetap terjaga, tercermin dari rasio kecukupan modal yang tinggi, likuiditas yang memadai, dan kualitas aset yang stabil. Penyaluran kredit terbesar masih didominasi oleh sektor Rumah Tangga, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan yang menjadi penggerak utama ekonomi di Jawa Timur. 

Yunita menambahkan bahwa pemerataan pembiayaan juga menjadi perhatian utama. Beberapa wilayah dengan kontribusi PDRB rendah menunjukkan perbaikan dalam akses pembiayaan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sektor UMKM tetap menjadi prioritas dengan porsi penyaluran kredit mencapai 37,75 persen. Walaupun penyaluran KUR mengalami perlambatan, kualitas kredit tetap terkendali. Implementasi POJK 19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau.  

Pada sektor pasar modal, aktivitas masyarakat di Jawa Timur menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga akhir September 2025, investor Jawa Timur mencatat net buy sebesar Rp7,75 Triliun. Pendanaan melalui Securities Crowdfunding tumbuh 63,56 persen (yoy), sementara jumlah investor meningkat 22 persen. Yunita menyampaikan bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal merupakan sinyal positif bagi pendalaman pasar keuangan daerah. 

Kinerja subsektor Asuransi, Dana Pensiun, Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan Khusus juga tetap stabil. Rasio solvabilitas perusahaan asuransi berada jauh di atas batas ketentuan, aset dana pensiun terus meningkat, dan pembiayaan pergadaian tumbuh pesat mencapai lebih dari 55 persen (yoy). Di samping itu, layanan pendanaan berbasis teknologi (LPBBTI) tumbuh 16,41 persen (yoy), mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap opsi pendanaan digital yang cepat dan mudah.  

Lebih lanjut, Yunita Linda Sari menekankan peningkatan inklusi keuangan menjadi agenda strategis OJK Jawa Timur. Sejak tahun 2024 hingga Oktober 2025, OJK telah melaksanakan 3.192 kegiatan edukasi dengan lebih dari 803 ribu peserta. Program-program seperti LAKU PANDAI, SIMPEL/KEJAR, serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) terus diperluas. Kegiatan “Pojok Keuangan Rakyat” di Jatim Fest 2025 bahkan berhasil menarik lebih dari 45 ribu pengunjung dan mencatat transaksi sebesar Rp20,1 Miliar. 

Dalam aspek perlindungan konsumen, layanan publik OJK terus meningkat. Sejak Januari hingga September 2025, OJK menerima 169 pengaduan melalui APPK, memberikan 6.661 layanan walk-in, dan memfasilitasi 39.867 layanan SLIK. Yunita menegaskan bahwa pengawasan terhadap market conduct, penanganan keuangan ilegal, serta penguatan literasi keuangan menjadi fokus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ia juga menyoroti kolaborasi OJK dalam Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang berhasil memblokir lebih dari 93.819 rekening terkait kejahatan keuangan dan membekukan dana sebesar Rp376,5 Miliar. 

Menutup paparannya, Yunita menyampaikan bahwa penguatan sektor riil melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) juga terus dilakukan. Pada tahun 2025, fokus diberikan pada pengembangan komoditas Pisang Mas Kirana di Kabupaten Lumajang dan komoditas melon di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Lamongan dengan pendekatan closed-loop ecosystem. Hingga September 2025, program ini telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,04 Miliar. 

Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menyampaikan bahwa LPS terus mendorong efektivitas penanganan bank dan persiapan program penjaminan polis asuransi. Sepanjang 2024-2025, secara nasional terdapat 26 BPR/S yang masuk dalam penanganan LPS, dengan rincian: 23 BPR/S dilikuidasi, 1 BPR diselamatkan melalui skema bail-in, dan 2 BPR/S dalam proses penanganan. Pada Tahun 2025, terdapat 1 BPR yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan dilikuidasi oleh LPS di Provinsi Jawa Timur. 

LPS terus mengawal pelaksanaan kebijakan penjaminan simpanan berjalan efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung Stabilitas Sistem Keuangan. Hingga September 2025, cakupan penjaminan simpanan LPS secara nasional tetap di atas 90% dari total rekening perbankan nasional, yaitu masing-masing mencapai 662 Juta rekening bank umum (99,94%) dan 15,8 Juta rekening BPR/BPRS (99,97%). Cakupan Penjaminan LPS di Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 75,02 juta dari total rekening bank umum (99,95%) dan 2,46 Juta dari rekening BPR/S (99,97%).  

LPS secara berkala melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Per September 2025, LPS menetapkan untuk menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat sebesar 25 bps, serta menurunkan TBP simpanan dalam valuta asing di bank umum. TBP simpanan rupiah pada Bank Umum adalah 3,50% dan TBP simpanan rupiah pada BPR ialah 6,00%. Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum adalah sebesar 2,00%. TBP tersebut berlaku sejak 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Januari 2026. Meskipun demikian, rata-rata suku bunga simpanan perbankan masih berada di atas TBP. Proporsi nasabah yang mendapatkan suku bunga simpanan di atas TBP meningkat dari sekitar 13% pada 2022 menjadi 32% pada September 2025. LPS bersama lembaga anggota KSSK lainnya mendorong perbankan untuk menyesuaikan suku bunga simpanan ke tingkat yang wajar.  

LPS terus berperan aktif dalam memperluas basis masyarakat menabung. Berdasarkan data LPS, jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening simpanan mencapai sekitar 51 juta orang atau 19,9% dari populasi penduduk usia 5–74 tahun. LPS bersama dengan lembaga anggota KSSK lainnya berperan aktif dalam memperluas basis masyarakat menabung melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, menyampaikan Realisasi Pendapatan Negara s.d Triwulan III 2025 mencapai Rp180,63 Triliun (63,88%) dari target Rp282,72 Triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp173,93 Triliun atau 62,72% dari target Rp277,32 Triliun dan PNBP sebesar Rp6,7 triliun yang telah melampaui target dengan capaian 123,11% dari target Rp5,44 Triliun. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak pada Ditjen Pajak sebesar Rp73,39 Triliun (57,12% dari target Rp128,48 Triliun) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp100,54 Triliun (67,55% dari target Rp148,83 Triliun). 

Realisasi Belanja Negara s.d Triwulan III 2025 sebesar Rp92,09 Triliun atau 72,97% dari pagu Belanja Negara di Jawa Timur. Kinerja Belanja Negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp28,64 Triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp63,45 Triliun. 

Pendapatan Negara s.d september 2025 mencakup Pendapatan Pajak 73,39 Triliun, Bea Cukai Rp100,54 Triliun, serta PNBP Rp6,76 Triliun.  

a. Penerimaan Pajak (netto) s.d September 2025, Penerimaan Pajak mencapai Rp73,39 Triliun. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi sebesar Rp31,78 Triliun (43,3%) dari total Penerimaan Pajak Jawa Timur. 

b. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d September 2025 mencapai Rp100,54 Triliun 67,55% dari target APBN) tumbuh 4,0% (yoy). 

c. Realisasi Cukai sebesar Rp95,67 Triliun (67,20% dari target APBN), tumbuh 4,36% (yoy) dipengaruhi antara lain oleh kebijakan penundaan pelunasan 90 hari yang tidak diterapkan tahun ini. 

d. Realisasi Bea Masuk sebesar Rp4,42 Triliun (69,71% dari target APBN), terkontraksi 9,44% (yoy) dipengaruhi kebijakan ketahanan pangan domestik sejalan dengan upaya swasembada dan peningkatan pemanfaatan fasilitas Free Trade Agreement; 

e. Realisasi Bea Keluar sebesar Rp445,36 Miliar (378,87% dari target APBN), tumbuh 418,97% (yoy) didorong kenaikan harga CPO. 

f. PNBP s.d 30 September 2025 realisasi PNBP tetap terjaga mencapai Rp6,7 Triliun (123,11% dari target) tumbuh 9,5% (yoy).  

g. Realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp3,11 Triliun tumbuh sebesar 1,32% (yoy). PNBP Lainnya meningkat terutama berasal dari Pelayanan Pertanahan, Penerbitan STNK, Pendapatan Paspor, Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan. 

h. Realisasi PNBP BLU sebesar Rp3,59 Triliun tumbuh 17,78% (yoy) disebabkan oleh pertumbuhan yang tertinggi dari pelayanan rumah sakit yang tumbuh mencapai 17,26% (yoy), dan berkontribusi tertinggi kedua dengan proporsi 36,83% dari total realisasi Pendapatan BLU. Sementara tertinggi pertama yaitu dari pelayanan Pendidikan dengan kontribusi mencapai 57,4% dari total realisasi pendapatan BLU. 

i. Dari pengelolaan aset, realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d September 2025 yang dilaksanakan DJKN, meliputi realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim s.d. September 2025 mencapai Rp4,19 Triliun atau 76,91% dari target; realisasi PNBP Lelang sebesar Rp132,94 Miliar atau 106,46% dari target Rp124,87 Miliar; realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp323,29 Juta atau 210,75% dari target Rp153,4 Juta; realisasi PNBP Aset Rp142,06 Miliar atau 86,02% dari target Rp165,14 Miliar. 

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, s.d 30 September 2025 Belanja Pegawai sebesar Rp18,73 Triliun dengan tingkat penyerapan 77,53%; Belanja Barang sebesar Rp7,40 Triliun dengan penyerapan 52,77%; Belanja Modal sebesar Rp2,41 Triliun atau 42,27%; Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp99,66 Miliar atau 71,79%. Data ini menunjukkan bahwa belanja pegawai masih menjadi komponen dengan porsi penyerapan tertinggi, sementara belanja modal masih relatif rendah pada kuartal III 2025. 

Secara keseluruhan Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami pertumbuhan realisasi 0,38% (yoy), Pertumbuhan TKD disebabkan oleh peningkatan dari DBH yang tumbuh Impresif mencapai 24,30% (yoy) utamanya dari Dana Bagi Hasil Minyak Bumi, sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia yang meningkat. 

Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD s.d. September 2025 terealisasi sebesar Rp63,45 Triliun (77,21% dari pagu Rp82,19 Triliun). Realisasi DBH terealisasi Rp9,02 Triliun tumbuh 24,30% (yoy), realisasi DAU Rp34,46 Triliun tumbuh 0,98% (yoy), realisasi DAK Fisik sebesar Rp281,61 Miliar kontraksi 81,76% (yoy), realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp12,34 Triliun tumbuh 3,10% (yoy), realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp401,39 miliar kontraksi 37,87% (yoy), dan dana Desa terealisasi Rp6,95 Triliun kontraksi 9,44% (yoy). 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terkait Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur. Realisasi anggaran kesehatan s.d September 2025 sebesar 612,78 Miliar atau 58,98% dari pagu Rp1,04 Triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk Program Pelayanan Kesehatan dan JKN senilai Rp66,35 Miliar (54,70%) dan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana senilai Rp31,12 Miliar (23,14%). Belanja Pendidikan terealisasi Rp8,24 Triliun atau 64,27% dari pagu Rp12,82 Triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran senilai Rp1,38 Triliun (65,07%) dan Program Pendidikan Tinggi senilai Rp1,33 Triliun (43,67%). Belanja infrastruktur terealisasi Rp589,99 Miliar atau 34,73% dari pagu Rp1,69 Triliun. Peruntukannya antara lain untuk Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Rp250,87 Miliar, Ketahanan Sumberdaya Air Rp289,64 Miliar, Konsumsi Pangan Berkualitas Rp4,77 Miliar, dan Perumahan, Kawasan Permukiman Rp1,89 Miliar. 

Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis Jawa Timur, s.d 10 November 2025 tertinggi ketiga Nasional dengan realisasi sebanyak 5.265.514 penerima manfaat terdiri dari anak sekolah dan Santri sebanyak 5.035.606 jiwa, Balita 153.615 jiwa, dan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui 76.293 jiwa. Jumlah Supplier yang terlibat mencapai 2.942 supplier terdiri dari 1.395 UMKM, 298 Koperasi, 111 BUMDes/BUMDesma, dan 1.138 supplier lainnya dengan jumlah SPPG sebanyak 1.925 dan jumlah petugas 70.340 orang. (Ro)