SIDOARJO, KABARGRESS.COM – Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong pembentukan tim percepatan penyelesaian persoalan Education Management Information System (EMIS) GTK Kementerian Agama. Langkah tersebut diperlukan agar pencairan tunjangan insentif guru dan tenaga kependidikan (GTK) non-ASN madrasah tahun 2026 tidak terus terhambat persoalan pendataan dan administrasi.
Dorongan tersebut mengemuka dalam hearing Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Dewan Pengurus Cabang (DPC) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Ketua PGRI, serta perwakilan Kementerian Agama. Rapat dipimpin Ketua Komisi D Dhamroni Chudlori, didampingi Wakil Ketua Komisi D Bangun Winarso.
Ketua DPC FKDT Kabupaten Sidoarjo KH Ahmad Luqman Marzuqi, M.Pd., mengungkapkan, kendala pengisian dan validasi data EMIS masih dialami sejumlah lembaga pendidikan keagamaan. Gangguan sistem membuat proses pendataan guru dan tenaga kependidikan tidak berjalan lancar sehingga berpotensi menghambat pencairan insentif.
Ahmad Luqman menyebut sejumlah pondok pesantren dan lembaga pendidikan diniyah mengalami kesulitan memasukkan data ke dalam sistem. FKDT juga mengeluhkan minimnya pendampingan teknis dari Kementerian Agama. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius karena berkaitan dengan hak para pendidik yang menunggu pencairan insentif.
"Kami berharap ada solusi. Jangan sampai tahun ini insentif tidak cair karena persoalan EMIS. Kami ingin dana insentif segera dicairkan," tegas Ahmad Luqman dalam hearing, Kamis (12/11/2026).
Kasi Pendidikan Pondok Pesantren (Pontren) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Sholehudin menjelaskan, pihaknya telah melakukan pendampingan pengisian EMIS melalui kegiatan bimbingan teknis selama empat hari pada awal Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor PGRI, Jalan Jati, Sidoarjo, dengan tujuan membantu lembaga pendidikan diniyah melengkapi data masing-masing.
Setelah Bimtek, setiap lembaga diminta melanjutkan pengisian dan penyempurnaan data EMIS hingga akhir Oktober. Kemenag juga menunggu kelengkapan dokumen, termasuk pencetakan lembar PHP. Namun, hasil pendataan hingga awal November masih menunjukkan sejumlah persoalan yang membutuhkan verifikasi dan pembahasan lintas instansi.
Sholehudin memaparkan hasil pendataan terhadap 366 lembaga. Dalam rekapitulasi yang disampaikan, sebanyak 231 lembaga telah mengisi data, sedangkan 128 lembaga belum mengisi. Sejumlah data lainnya juga belum terdeteksi dalam sistem sehingga masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Dari hasil pendataan tersebut, Kemenag menyampaikan total 1.934 guru dan tenaga kependidikan yang tercatat dalam berbagai kategori lembaga pendidikan. Data tersebut mencakup guru madrasah diniyah, tenaga administrasi, guru pondok pesantren, guru TPQ, serta tenaga pendidik dari madrasah swasta. Validasi diperlukan untuk memastikan seluruh data memenuhi persyaratan penerimaan insentif.
Sholehudin menegaskan, penyelesaian persoalan EMIS membutuhkan kesepakatan seluruh pihak. Kemenag tidak dapat mengambil keputusan sendiri terkait perubahan mekanisme pendataan ataupun kemungkinan kelonggaran persyaratan. Karena itu, diperlukan pembahasan bersama yang melibatkan DPRD, Dinas Pendidikan, BKAD, dan instansi terkait.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi D Dhamroni Chudlori menyatakan anggaran insentif pada prinsipnya telah disiapkan. Namun, pencairan tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan peraturan yang berlaku. Dhamroni meminta seluruh pihak mencari jalan keluar agar kendala teknis pendataan tidak terus berlarut-larut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Ridho Prasetyo, S.STP., M.A.P., M.Si., menyatakan kesiapan dinas membantu mempermudah proses sesuai kewenangannya. Ridho juga membuka peluang evaluasi mekanisme pendataan agar pelaksanaan program pada 2027 dapat berjalan lebih baik. Sementara itu, BKAD menegaskan pencairan dana APBD harus berpedoman pada peraturan bupati, dasar hukum, dan kelengkapan administrasi.
Sebagai tindak lanjut, Dhamroni mengusulkan pembentukan tim percepatan yang secara khusus menangani persoalan EMIS. Tim tersebut diminta segera berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait untuk memeriksa validitas data, mengidentifikasi kendala sistem, serta merumuskan solusi yang dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Komisi D DPRD Sidoarjo berharap koordinasi lintas instansi segera menghasilkan kepastian bagi ribuan guru dan tenaga kependidikan madrasah non-ASN. Penyelesaian persoalan EMIS menjadi langkah penting agar hak penerima insentif tahun 2026 dapat diproses tanpa mengabaikan ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku. (Ery)
Reviewed by KabarGress.com
on
November 12, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: