MOJOKERTO, KABARGRESS.COM – Masyarakat Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang musim hujan yang diperkirakan mulai melanda sebagian besar wilayah Jawa Timur pada Desember 2026. Berdasarkan prediksi klimatologi, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2027.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufiq Hermawan, mengatakan mundurnya awal musim hujan dipengaruhi kondisi iklim, termasuk fenomena El Niño yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang.
"Fenomena El Niño menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang sehingga awal musim hujan mengalami kemunduran. Berdasarkan tinjauan klimatologi, musim hujan di sebagian besar wilayah Jawa Timur baru akan dimulai pada Desember, sedangkan puncaknya diperkirakan terjadi pada Januari dan Februari," ujar Taufiq, Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat curah hujan pada periode puncak musim hujan diperkirakan cukup tinggi. Karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini melalui koordinasi seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
"Pada fase puncak musim hujan, curah hujan diperkirakan cenderung cukup tinggi. Hal tersebut perlu diantisipasi bersama oleh seluruh elemen agar potensi dampak bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto mengatakan, sejumlah ancaman bencana perlu diantisipasi selama masa pancaroba hingga puncak musim hujan. Ancaman tersebut meliputi banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem, tanah longsor, hingga angin puting beliung.
"Menindaklanjuti informasi dari BMKG, saat ini kita masih berada dalam masa pancaroba dan musim hujan akan mulai memasuki wilayah Jawa Timur pada Desember. Karena itu, sejumlah potensi ancaman bencana harus diwaspadai dan diantisipasi sejak dini," kata Gatot.
Sebagai langkah kesiapsiagaan, BPBD Jatim memperkuat koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan apabila terjadi bencana di berbagai wilayah Jawa Timur.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah dukungan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Peralatan tersebut diperlukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi tanggul jebol maupun tanah longsor yang menutup akses jalan.
"Kami memperkuat koordinasi dengan OPD terkait karena membutuhkan dukungan alat berat apabila terjadi bencana. Ketika tanggul jebol atau longsor memutus akses jalan, penanganan harus segera dilakukan melalui kolaborasi seluruh pihak," ungkapnya.
Selain menyiapkan personel dan peralatan, BPBD Jatim juga mendorong pemerintah kabupaten/kota bersama masyarakat untuk melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Langkah ini dinilai penting guna mengurangi risiko genangan dan banjir saat intensitas hujan meningkat.
Upaya pembersihan tersebut meliputi saluran drainase, sungai, hingga material sisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan pegunungan. Material yang terbawa ke aliran sungai berpotensi menghambat aliran air dan meningkatkan risiko terjadinya banjir bandang.
"Kami memohon dukungan dan kolaborasi dari pemerintah kabupaten/kota, OPD, serta masyarakat untuk melakukan bersih-bersih lingkungan. Saluran drainase dan sungai harus dibersihkan dari sampah, termasuk material sisa kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menghambat aliran air serta memicu banjir bandang," tegas Gatot.
BPBD Jatim juga menginstruksikan BPBD kabupaten/kota menyiapkan posko penanganan darurat agar masyarakat dapat segera melaporkan kejadian bencana. Dengan kesiapan posko, Tim Reaksi Cepat (TRC) diharapkan dapat segera diterjunkan untuk melakukan penanganan sekaligus menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. (Ci)
Reviewed by KabarGress.com
on
November 16, 2026
Rating:

Tidak ada komentar: