SIDOARJO, KABARGRESS.COM - Hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) memunculkan paradoks politik di Sidoarjo. Elektabilitas Partai Gerindra justru bergerak naik signifikan, sementara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana atau BAIK terus mengalami penurunan.
Ketua Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Sidoarjo, H. Rahmat Muhajirin SH, M.Hum, membaca fenomena itu sebagai ketidaksetaraan antara performa elektoral partai dengan persepsi publik terhadap pemerintahan daerah yang ikut diusung Gerindra.
Dalam survei ARCI, elektabilitas Gerindra mencapai 14,4 persen. Pada saat yang sama, kepuasan publik terhadap Pemerintahan BAIK berada pada angka 70,6 persen.
Angka itu memperlihatkan dua arus politik yang bergerak dalam arah berbeda. Gerindra memperoleh penguatan elektoral, sedangkan pemerintahan yang ikut menjadi bagian dari konfigurasi politik Gerindra justru menghadapi penurunan tingkat kepuasan.
"Di sinilah menariknya karena terjadi tidak equel atau tidak setara," kata Rahmat Muhajirin.
Menurut Babe RM, sapaan Rahmat Muhajirin, peningkatan elektabilitas Gerindra tidak terlepas dari penerimaan masyarakat terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang identik dengan agenda politik Gerindra.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ketahanan pangan, pemberdayaan nelayan, hingga penguatan sektor pertanian dinilai mulai dirasakan masyarakat.
Bagi Gerindra Sidoarjo, capaian elektoral itu menjadi sinyal bahwa identitas politik partai masih memiliki daya tarik ketika diterjemahkan dalam program yang menyentuh kebutuhan warga.
"Kenapa elektabilitas partai meningkat signifikan, karena program Pak Presiden Prabowo yang notabene merupakan Gerindra bisa diterima dan dirasakan masyarakat Sidoarjo," ujar Rahmat.
Dari perspektif politik elektoral, kondisi ini menarik. Pemilih tampaknya mampu memisahkan penilaian terhadap partai politik dari penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Gerindra dapat memperoleh keuntungan politik dari popularitas program pemerintah pusat, sementara Pemerintahan BAIK harus mempertanggungjawabkan kinerjanya langsung di hadapan publik Sidoarjo.
Rahmat melihat kenaikan elektabilitas Gerindra sebagai indikator keberhasilan agenda kerakyatan Presiden Prabowo. Namun, capaian itu sekaligus menghadirkan pekerjaan rumah bagi struktur partai di tingkat daerah.
"Kita tidak boleh berpuas diri. Harus terus kerja agar elektoral terus naik seiring kepuasan publik terhadap kebijakan pro rakyat," tegasnya.
Karena itu, konsolidasi internal menjadi agenda penting. Pengurus dan kader Gerindra Sidoarjo didorong menjaga soliditas dengan prinsip "Kompak, Bergerak dan Berdampak".
Bagi Gerindra, peningkatan elektabilitas harus dijaga agar tidak berhenti sebagai angka survei. Mesin politik perlu terus bekerja, terutama dalam memastikan aspirasi masyarakat tersambung dengan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, penurunan kepuasan terhadap Pemerintahan BAIK menjadi persoalan yang jauh lebih serius bagi partai pengusung. Sebab, publik pada akhirnya menilai kualitas pemerintahan dari pelayanan dan tata kelola yang mereka rasakan sehari-hari.
Rahmat menilai tren penurunan kepuasan publik berkaitan dengan tata kelola pemerintahan Sidoarjo yang dinilai belum berjalan pada jalur yang diharapkan.
Salah satu persoalan yang disorot ialah hubungan Bupati dan Wakil Bupati yang disebut mengalami disharmonisasi. Dalam perspektif politik pemerintahan, ketegangan di pucuk kekuasaan mudah berkembang menjadi persepsi publik tentang lemahnya koordinasi.
"Tanpa menjustifikasi siapa yang salah, kami melihat selama ini dalam tata kelola pemerintahan Sidoarjo telah mengabaikan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujar Rahmat.
Rahmat secara khusus menyinggung Pasal 65 dan Pasal 66 yang mengatur kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut dia, kejelasan pembagian kewenangan penting agar roda pemerintahan berjalan efektif.
Ia juga menyoroti aspek UU Administrasi Pemerintahan dan UU ASN yang dinilai perlu menjadi pijakan kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Persoalan tata kelola itu kemudian masuk ke ranah politik. Rahmat bahkan mengakui adanya kekurangan dari Gerindra sebagai salah satu partai pengusung pasangan BAIK pada Pilkada Sidoarjo.
Menurut dia, sejak awal tidak terdapat kontrak politik sebagai bentuk komitmen bersama untuk membangun Sidoarjo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengakuan itu memiliki bobot politik tersendiri. Partai pengusung tidak hanya memiliki kepentingan elektoral, tetapi juga mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan pemerintahan yang didukung mampu bekerja sesuai mandat publik.
Data tren kepuasan publik memperkuat urgensi evaluasi. Pada sekitar 100 hari pemerintahan BAIK, tingkat kepuasan publik tercatat 84,9 persen.
Enam bulan kemudian angka itu turun menjadi 80,5 persen. Setelah satu tahun pemerintahan berjalan, kepuasan publik kembali turun menjadi 71,8 persen.
Survei ARCI pada awal Agustus 2026 menunjukkan angka itu kembali terkoreksi menjadi 70,6 persen. Artinya, dalam rentang perjalanan pemerintahan, terdapat tren penurunan yang konsisten dan layak dibaca sebagai alarm politik.
Rahmat menegaskan Gerindra tetap akan mengawal Pemerintahan BAIK hingga masa jabatan berakhir pada 2030. Fokus pengawalan diarahkan pada pembenahan tata kelola, terutama kejelasan kewenangan atribusi, delegasi dan mandat.
Sikap itu menunjukkan Gerindra memilih posisi sebagai partai pengusung sekaligus pengawas politik pemerintahan. Dukungan tidak otomatis berarti menutup mata terhadap persoalan yang muncul di lapangan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Muzayyin, juga melihat angka kepuasan 70,6 persen masih menjadi modal kepercayaan publik. Namun, tren penurunannya perlu ditempatkan sebagai peringatan dini.
"Angka 70,6 persen masih jadi modal kepercayaan. Tapi penurunan ini peringatan dini untuk evaluasi total agar pelayanan ke masyarakat semakin baik," tegas Muzayyin yang juga Sekretaris DPC Gerindra Sidoarjo.
Pada akhirnya, paradoks Gerindra dan Pemerintahan BAIK menyisakan satu pertanyaan politik penting: apakah kenaikan elektabilitas Gerindra mampu dikonversi menjadi perbaikan nyata terhadap kinerja pemerintahan daerah? Jawabannya akan sangat bergantung pada kemampuan partai pengusung menjaga jarak kritis, memperkuat pengawasan, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif hingga 2030. (Ery)
Reviewed by KabarGress.com
on
September 09, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: