SIDOARJO , KABARGRESS.COM — Persoalan banjir dan infrastruktur di desa tidak cukup diselesaikan dari balik meja pemerintahan. Karena itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn mengajak para kepala desa dari Kecamatan Candi dan Tanggulangin duduk bersama untuk memetakan persoalan sekaligus mencari jalan keluar yang bisa segera dikerjakan.
Pertemuan berlangsung di Ops Room Kabupaten Sidoarjo, Rabu (9/9/2026). Rapat koordinasi dihadiri jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo.
Satu per satu kepala desa menyampaikan kondisi di wilayah masing-masing. Persoalan yang muncul cukup beragam, mulai dari kebutuhan normalisasi sungai dan saluran air, kerusakan jalan, hingga perbaikan jembatan.
Bupati Subandi meminta setiap persoalan disampaikan secara rinci agar pemerintah daerah memperoleh gambaran nyata mengenai kebutuhan di lapangan. Data dari desa akan menjadi dasar untuk menentukan titik-titik yang perlu mendapat penanganan dan menyusun skala prioritas pembangunan.
“Tujuan kita mengumpulkan Bapak-Ibu semua untuk mendapatkan informasi mengenai perbaikan jalan dan normalisasi yang diperlukan. Karena, kita juga tidak tahu kondisi riil di masing-masing desa kalau tidak disampaikan langsung,” ujar Subandi.
Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian utama dalam koordinasi itu. Subandi menegaskan normalisasi sungai dan saluran air perlu segera dilakukan, terutama pada wilayah yang selama ini menghadapi persoalan genangan dan banjir.
Pemkab Sidoarjo, lanjut Subandi, akan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung proses normalisasi. Peralatan dari pemerintah desa juga akan disinergikan dengan perangkat milik Dinas PU agar pekerjaan dapat segera bergerak.
“Yang penting pada hari ini normalisasi dulu. Peralatan yang ada akan kita sambungkan dengan alat dari PU Pemda untuk segera bisa beroperasi,” katanya.
Selain persoalan banjir, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan juga menjadi pembahasan. Menurut Subandi, akses jalan yang baik akan memperlancar mobilitas warga sekaligus memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jalan bagus, normalisasi bagus, saya yakin dampak ekonomi di sana juga akan ikut meningkat,” ujarnya.
Subandi meminta kepala desa menyampaikan titik-titik jalan, sungai, dan saluran yang membutuhkan penanganan secara detail. Informasi itu diperlukan agar intervensi pemerintah daerah dapat dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Koordinasi antara pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga diminta terus berjalan. Setiap kegiatan pembangunan, menurut Subandi, perlu mendapat pendampingan agar persoalan teknis maupun kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.
“Yang penting di setiap ada kegiatan minimal ada pendampingan. Kalau ada kekurangan, segera disampaikan dan kita selesaikan bersama,” pesannya.
Subandi berharap hasil pemetaan dan koordinasi bersama para kepala desa segera ditindaklanjuti. Jajaran terkait diminta berkoordinasi dengan Dinas PU dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar program yang sudah dipetakan dapat segera dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Mudah-mudahan dalam waktu tiga bulan ini sudah bisa selesai,” harapnya.
Bagi Subandi, penyelesaian persoalan desa membutuhkan kerja bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi langsung dengan kepala desa dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah penanganan yang nyata.
“Mari kita, sebagai pelayan masyarakat, bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Saya juga berharap Bapak-Ibu tetap memberikan masukan. Sehingga, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa segera kita tindak lanjuti,” pungkas Subandi. (Ery)
Reviewed by KabarGress.com
on
September 09, 2026
Rating:
Tidak ada komentar: