SAATNYA DPN APTI MEMBENTUK STRUKTUR ORGANISASI DPD/DPW DI JAWA TIMUR

Oleh: Mas Hery 

Jawa Timur merupakan salah satu sentra produksi tembakau terbesar di Indonesia. Hamparan perkebunan tembakau membentang di berbagai kabupaten, seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Lumajang, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, serta wilayah Madura yang selama ini dikenal sebagai penghasil tembakau berkualitas. Potensi tersebut menjadikan Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan sektor pertembakauan nasional.

Besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan petani. Setiap musim tanam dan pascapanen, persoalan harga, biaya produksi, akses pasar, serta lemahnya posisi tawar petani masih menjadi tantangan yang terus berulang. Kondisi ini membutuhkan perhatian dan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

Masih sangat segar ingatan bahwa Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) lewat Ketua Bidang Advokasinya, Adv. Eko Puguh, SH., MH., menunjukkan komitmen memperjuangkan kepentingan petani melalui langkah-langkah advokasi hukum apabila ditemukan dugaan praktik tata niaga yang merugikan petani. Sikap tersebut menunjukkan bahwa organisasi petani memiliki fungsi strategis sebagai penjaga kepentingan anggotanya.

Namun, besarnya wilayah produksi tembakau di Jawa Timur menuntut adanya penguatan organisasi hingga tingkat daerah. Sudah saatnya DPN APTI membentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur agar perjuangan organisasi semakin dekat dengan denyut kehidupan para petani di lapangan.

Keberadaan DPW Jawa Timur akan mempermudah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten, DPRD, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai lembaga yang memiliki perhatian terhadap sektor pertembakauan. Aspirasi petani dapat dihimpun lebih cepat dan disampaikan secara terstruktur kepada para pengambil kebijakan.

Di sisi lain, DPW APTI Jawa Timur dapat menjalankan fungsi advokasi secara lebih efektif. Berbagai persoalan, mulai dari harga pascapanen, pola kemitraan, distribusi hasil panen, hingga perlindungan hukum bagi petani, dapat ditangani lebih cepat karena organisasi hadir di tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, kepengurusan wilayah juga dapat menjadi pusat pengembangan kapasitas petani. Program pelatihan budidaya, peningkatan kualitas tembakau, pendampingan pascapanen, serta penguatan kelembagaan kelompok tani akan lebih mudah dilaksanakan apabila dikelola oleh organisasi yang memahami karakteristik daerah.

Jawa Timur memiliki banyak perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang selama ini menghasilkan inovasi di bidang pertanian. DPW APTI dapat membangun kolaborasi dengan kalangan akademisi sehingga hasil penelitian dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan kualitas hasil panen petani tembakau.

Kehadiran DPW juga akan memperkuat posisi tawar petani dalam penyusunan berbagai kebijakan daerah. Organisasi yang memiliki basis data, jaringan, dan kepengurusan yang solid akan lebih mudah menyampaikan aspirasi secara argumentatif dan memperoleh ruang dialog dengan pemerintah maupun pelaku industri.

Pembentukan DPW Jawa Timur juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi petani tembakau antardaerah. Sinergi antarwilayah akan memperkuat pertukaran informasi, pengalaman, serta strategi menghadapi tantangan yang terus berkembang di sektor pertembakauan.

Pada akhirnya, pembentukan DPW Jawa Timur bukan semata-mata menambah struktur organisasi. Langkah ini merupakan investasi kelembagaan untuk memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan masa depan petani tembakau di provinsi yang selama ini menjadi salah satu penyangga utama produksi tembakau nasional.

Penulis berpendapat sudah waktunya DPN APTI memberikan perhatian yang lebih besar kepada Jawa Timur dengan membentuk DPW yang profesional, aspiratif, dan berorientasi pada kepentingan petani. Organisasi yang kuat di daerah akan memperkuat organisasi di tingkat nasional, sekaligus memastikan suara petani tembakau Jawa Timur tersampaikan secara utuh dalam setiap perumusan kebijakan. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan tata niaga tembakau yang adil dan peningkatan kesejahteraan petani akan semakin memiliki landasan yang kokoh.

Penulis wartawan KABARGRESS.COM