Mall-Mal di Surabaya Bangun Pagar Tinggi, DPRD Nilai Berlebihan dan Berpotensi Ciptakan Kesan Kota Mencekam

Surabaya, KABARGRESS.COM – Pembangunan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan (mall) di Surabaya menuai sorotan dari DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud, menilai langkah tersebut merupakan bentuk kekhawatiran yang berlebihan dan justru berpotensi membangun opini negatif di tengah masyarakat bahwa Surabaya sedang berada dalam situasi yang tidak aman.

Menurut Machmud, pagar yang dibangun di beberapa mall bahkan mencapai hampir dua meter dan dilengkapi ujung besi runcing sebagai pengaman tambahan.

"Saya kira itu bentuk dari kekhawatiran yang amat sangat. Saya lihat di lapangan pagarnya hampir dua meter, kemudian di bagian atas diberi semacam pencegah berupa besi runcing. Itu menunjukkan adanya kekhawatiran yang sangat besar terhadap aset mereka," ujar Machmud saat ditemui, Selasa (4/8/2026).

Ia menduga, pembangunan pagar tersebut dipicu oleh isu yang berkembang menjelang Agustus mengenai potensi aksi massa atau kericuhan. Namun menurutnya, langkah itu justru bisa memperkuat persepsi publik bahwa Surabaya sedang dalam kondisi rawan.

"Adanya isu-isu bahwa bulan Agustus akan ada keramaian atau kericuhan memengaruhi mereka sehingga melakukan antisipasi terhadap asetnya. Padahal itu masih sebatas isu dan saya yakin pemerintah sudah mengantisipasi kondisi keamanan," katanya.

Machmud menyoroti pembangunan pagar yang dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan milik Pakuwon Group, seperti Royal Plaza, Pakuwon Trade Center (PTC), ITC Surabaya, hingga pusat perbelanjaan lain yang dikelola perusahaan tersebut. Menurutnya, pola pembangunan pagar tersebut juga diterapkan di Jakarta.

"Saya melihat bukan hanya di Surabaya, tetapi di Jakarta juga dilakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya ini lebih kepada rasa khawatir yang berlebihan terhadap aset-aset mereka," ucapnya.

Ia juga mempertanyakan alasan pembangunan pagar yang dikaitkan dengan keberadaan proyek jalan radial (radial road). Menurutnya, alasan tersebut tidak sepenuhnya relevan karena pagar serupa juga dibangun di lokasi yang tidak terdampak proyek tersebut.

"Kalau alasannya karena ada radial road di kawasan PTC atau Lontar, lalu kenapa di Royal Plaza juga dibangun? Di sana kan tidak ada radial road. Jadi menurut saya alasan itu bisa dipatahkan," tegasnya.

Machmud mengatakan, selama puluhan tahun berinvestasi dan berkembang di Surabaya, para pengusaha seharusnya memiliki kepercayaan terhadap situasi keamanan Kota Pahlawan.

"Mereka sudah berkembang besar di Surabaya, mulai dari Tunjungan Plaza, Royal Plaza, dan pusat perbelanjaan lainnya. Sudah bertahun-tahun menikmati iklim investasi di Surabaya, tetapi masih menunjukkan kekhawatiran yang berlebihan," katanya.

Menurutnya, langkah memagari mall dengan pagar tinggi justru dapat menciptakan kesan mencekam di tengah masyarakat.

"Kalau warga melihat semua mall dipagari tinggi, nanti muncul opini, 'Surabaya mau ada apa?' Ini justru memperkuat kesan bahwa situasi kota sedang tidak aman. Padahal selama ini aksi demonstrasi di Surabaya berlangsung damai dan tidak pernah menyerang pusat perbelanjaan," ujarnya.

Machmud menilai demonstrasi yang terjadi selama ini lebih banyak menyasar kantor pemerintahan, termasuk DPRD maupun instansi pemerintah, dan sebagian besar berlangsung tertib.

"Kalau demo-demo selama ini ya damai-damai saja. Tidak pernah menyerbu mall. Kalaupun pernah ada satu-dua kejadian, itu juga bisa segera diselesaikan," katanya.

Saat ditanya apakah kondisi tersebut akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, Machmud menilai faktor ekonomi memiliki banyak variabel. Namun ia menilai pembangunan pagar tinggi lebih merupakan bentuk antisipasi pihak pengelola terhadap kemungkinan yang belum tentu terjadi.

"Kalau ekonomi memang banyak dinamikanya. Dolar naik saja dampaknya ke mana-mana. Tetapi kalau mau demo, pagar sekuat apa pun sebenarnya bisa dijebol. Jadi ini lebih kepada bentuk antisipasi mereka," ucapnya.

Meski demikian, Komisi B DPRD Kota Surabaya tidak berencana memanggil pihak pengelola mall karena pembangunan pagar merupakan hak masing-masing pemilik aset.

"Kami tidak sampai akan memanggil, karena itu memang hak mereka mau membangun pagar setinggi apa. Tetapi dampaknya di masyarakat bisa membangun opini bahwa Surabaya sedang mencekam. Sebaiknya kondisi seperti biasa saja agar masyarakat tetap merasa aman," pungkasnya. (ZAK)